TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla (JK), dalam kunjungan kerja ke Batam membahas tiga hal penting yaitu, tentang efisiensi biaya tarif bongkar muat di Pelabuhan Batu Ampar, dualisme antara BP dan Pemko Batam serta status Batam Free Trade Zone (FTZ), Selasa (2/4/2019) di Batam.

“ Kami ingin meyakinkan, bahwa efesiensi di pelabuhan Batu Ampar ini bisa segera jalan, dan tidak akan lebih mahal dibanding daerah lain, dan dalam waktu yang lebih singkat dualisme di BP Batam ini akan segera diselesaikan, Walikota sebagai pejabat ex-officio serta status Batam tetap di FTZ, “ jelas JK.

JK dalam keterangnya menyampaikan, peralatan crane untuk bongkar muat kapal di Pelabuhan Batu Ampar sebelumnya menggunakan peralatan yang masih jauh dari kesan modern dan perlu adanya modernisasi untuk menekan biaya lebih rendah.

“Banyak biaya-biaya yang tidak perlu seperti peralatan crannya masih biasa saja dan untuk biaya kontainernya yang harus diperiksa di Singapura, sekarang diperiksa di Batam saja. Dengan begitu setidaknya targetnya bisa segera dicapai, tidak mahal di banding daerah lain seperti, Tanjung Priok, dan harus lebih murah dibanding Tanjung Priok, “jelas JK usai melakukan pertemuan di Media Centre BP Batam.

Sedangkan dalam hal rencana untuk mengakhiri dualisme antara BP Batam dan Pemko Batam,  Exofficio akan disegerakan.

“Dalam waktu tidak lama, sehabis pemilu ya, kira kira setelah itulah. Teknisnya adalah exofficio, hanya jabatannya saja, “ papar JK.

JK dalam keterangan yang sama juga menyampaikan, bahwa untuk status Batam akan tetap menggunakan sistim FTZ dan didalamnya menggunakan layanan KEK.

“Tetap FTZ saja dan KEK ada didalamnya, terang JK diamini Menteri Perekonomian Darmin Nasution.

Penulis: IKA