TERDEPAN.CO.ID,JAKARTA-Diketahui info tentang intruksi dari Presiden Jokowi terkait kondisi terkini Bangsa Indonesia yang mengharuskan bahwa Kita hidup berdamai dengan Covid19, menjadi pembahasan secara spesifik arti & tujuan dari intruksi Presiden tersebut.
Perubahan siasat dan strategi dengan menyatakan “Ajakan Perang terhadap Covid19” yang diucapkan oleh Presiden Jokowi di acara pertemuan virtual KTT G20 di Bogor Jawa Barat, Kamis (26 Maret 2020),dengan pernyataan kedua yaitu “Hidup Berdamai dengan Covid19″ yang disampaikan Presiden Jokowi pada tanggal 7 Mei 2020 yang lalu itu benar benar sangat bertolak belakang arti & tujuan dari pernyataan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Rizky Purnomo Ketua Bidang DPP KNPI.
Ia menerangkan, rentang waktu antara kedua pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut cuma hanya 42 hari,dari pernyataan itu menunjukan bahwa Presiden Jokowi telah menarik diri dari pertempuran terbuka yang menghabiskan Anggaran Negara dan akhirnya melakukan intruksi perdamaian dengan Virus Corona.
“Menurut Saya tentu pasti ada banyak pertimbangan namun seperti nya mengarah pada satu kepentingan,yaitu ekonomi masyarakat diatas segalanya”ujarnya Rizky Purnomo, yang juga Pengurus DPD Partai Golkar Kab.Bekasi ini, “terangnya.
Masih Rizky, terlepas dari wabah Covid19 ini ada kepentingan Elite Global diatas nya,atau akan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan kedepannya atau apa kah ini musibah alami atau buatan sebelum memasuki Perang Dunia Ketiga antara blok Barat dengan blok Timur.
Lanjut rizky, dari semua teori itu semua sepakat bahwa virus Corona ini benar benar ada.
“Kita sepakat Pandemi Covid19 ini harus dicegah penyebarannya. Kita harus waspada, tapi tidak boleh panic, begitupun yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sekarang ini,”tuturnya di Jakarta (11/05/2020).
Saya ber terima kasih kepada Presiden Jokowi utk intruksi terbaru nya supaya kita bisa fokus kembali menata perekonomian masyarakat yang kemarin berantakan & melakukan rutinitas normal tetap dengan sesuai arahan kesehatan atau yg lagi nge trend disebut New Normal Life,”ungkapnya.
Dia juga menghimbau kepada Pemerintah Pusat, agar lebih fokus berhitung dalam pemakaian Anggaran Negara yang sudah terlalu besar dalam percepatan penanganan pra & pasca Pandemi Covid19 ini.Karena anggaran yang dipakai utk bidang Kesehatan & sosial itu juga berasal dari Realokasi anggaran dari bidang bidang yang lain baik dari Kementerian di tingkat pusat maupun masing masing di tingkat daerah Propinsi Kabupaten & Kota.
“Seperti contoh Dinas PUPR,Dinas Pariwisata bahkan Dinas Pertanian dan dinas dinas yang lain pun turut merealokasikan anggaran yang tahun kemarin sudah direncanakan akhirnya diberikan menjadi anggaran utk bidang kesehatan & bantuan sosial bagi masyarakat,”paparnya.
Menurutnya, sesuai Fakta sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Kementerian Sosial terkait pengelolaan data kesejahteraan sosial.
“Kita tunggu saja seperti apa hasil pemeriksaannyaSaya berharap begtu pun di wilayah,Pemerintah Daerah harus berani mempertanggung jawabkan berapa anggaran yang sudah terpakai belanja apa saja & sudah didistribusikan kemana saja itu harus jelas & transparan,jangan sampai ada oknum oknum yang memanfaatkan anggaran anggaran tersebut di keadaan seperti sekarang ini” tegas pria yang juga bergabung di Aliansi Ormas Bekasi ini,”tegasnya.
Dirinya menegaskan, masyarakat umum pun juga harus tahu data anggaran dari Team Percepatan Penanganan Gugus Covid19 yang ada di daerah itu sudah habis berapa & digunakan seperti apa itu harus jelas,masalah ini sangat krusial,karena sudah mengorbankan begtu banyak penderitaan masyarakat yang terkena dampak dari instruksi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan Pemerintah kemarin,dari mulai masyarakat yang kelaparan karena pembagian bantuan sosial tidak merata.
“Semakin banyak pengangguran dadakan karena banyak pekerjaan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pemutusan sepihak kepada karyawan atau PHK tanpa pesangon,sampai ke para pelaku usaha kecil menengah yang tidak bisa berjualan seperti biasa dan pelarangan mudik ke kampung halaman, “bebernya.
Rizky berharap harus lebih bijak dalam penanganan Covid19 agar tidak timbul problem berikutnya yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akherat.
“Sekali lagi kita sebagai masyarakat umum hanya menginginkan hasil kinerja yang baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah di dalam penanganan musibah nasional ini.. Begitu pun dengan Laporan Pertanggung Jawaban nya,karena semua ada sanksi nya baik di dunia maupun di akherat nanti kelak,”tutupnya.
Reporter :Ardi
Editor : IKA
