Leppami PB HMI Tolak RUU Omnimbus Law

TERDEPAN.CO.ID,JAKARTA- Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) PB HMI yang tergabung dari Cabang Leppami Se- Jabodetabek menyatakan sikap menolak RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja .

Penolakan tersebut berdasarkan mengenai dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masa depan ekologi di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Poin-poin yang menjadi penolakan terhadap RUU Omnibus Law yang berkaitan langsung dengan Lingkungan. Pertama, Penghapusan  Pasal 40 dalam UU 32/2009 Tentang Izin Lingkungan, mengindikasikan  bahwa setiap proyek pembangunan atau Bisnis yang beroperasi pada suatu wilayah tidak lagi memperdulikan dan memperhatikan aspek lingkungan yang berdampak terhadap rusaknya ekologi dan tatanan kehidupan masyarakat sekitar yang berdampak langsung pada sumber penghidupan  mereka, seperti tercemar nya air laut karena limbah pabrik, rusaknya kualitas tanah pertanian akibat aktivitas pertambangan dan eksploitasi.

Direktur Administrasi Badan Koordinasi Nasional Pengurus Pusat, Riski  mengatakan bahwa Omnibus Law adalah proses perampasan tanah warga lokal untuk pembangunan semakin mudah yang memperparah konflik agraria.

“Omnibus Law ini proses perampasan tanah warga lokal untuk pembangunan semakin di permudah yang semakin memperparah konflik agraria. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak 2014 hingga 2018 terdapat 41 orang tewas, 546 dianiaya, dan 51 orang tertembak akibat letusan konflik agraria yang menyebar mulai dari Riau 42 konflik, Sumatra Utara 23 konflik, Jawa Barat 23konflik. Petani, masyarakat adat, dan nelayan akan kehilangan ruang hidupnya karena dengan Omnibus Law ini, Pemerintah akan memprioritaskan kepemilikan lahan untuk kepentingan bisnis dan Investasi,” ujar Riski (9/09/2020).

Menurut Riski, masyarakat setempat tidak bisa mengajukan gugatan apabila kegiatan bisnis berdampak negatif bagi lingkungan setempat.

“Pengebirian hak warga negara yakni dengan membatasi  masyarakat setempat baik Petani, Nelayan, Masyarakat adat tidak bisa mengajukan gugatan apabila kegiatan bisnis berdampak negatif bagi lingkungan tempat tinggal mereka. Begitu pun dengan peran dari organisasi lingkungan, pakar teknik lingkungan, dan institusi terkait tidak lagi dilibatkan dalam proses analisis lingkungan,” lanjut Riski.

Riski menegaskan, bahwa langkah menolak RUU Omnimbus Law merupakan  tindakan yang sangat rasional dan berperikemanusiaan

“Untuk itu langkah menolak RUU Omnibus Law merupakan tindakan yang sangat rasional dan berprikemanusiaan. Kami juga akan menggelar aksi dengan jumlah masa ribuan dalam waktu dekat yang tergabung dari seluruh cabang LEPPAMI se-Indonesia.” tutupnya.

 

Reporter : Reva Mahendra

# LeppamiPBHMI

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait