Terganjal Status Lahan, DPRD Batam Tunda Pengesahan Ranperda RTRW

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- DPRD Kota Batam menunda pengesahan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah digodok terkait permasalahan status sejumlah lahan Kampung Tua di Kota Batam. Dimana Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam  telah banyak menemui beragam persoalan, salah satunya menyangkut status lahan.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, seharusnya, Perda tersebut sudah harus selesai pada bulan Juni 2020 namun karena masih banyaknya permasalahan Kampung Tua di Kota Batam masih dijumpai adanya tumpang tindih terkait lahan dengan HPL BP Batam, sesuai dengan Kepres nomor 41 tahun 1973.

Bacaan Lainnya

Menurutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lahan Kampung Tua harus terlebih dahulu dibebaskan dari HPL BP Batam dan setelah dikeluarkan dari HPL BP Batam, maka ada wewenang pemerintah kota (Pemko) Batam untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

“Dengan demikian sesuai dengan rekomendasi DPRD Kota Batam, perlu didorong adanya revisi Kepres terkait selaku landasan hukum agar proses legalitas Kampung Tua dapat berjalan dengan semestinya,”terangnya.

Adapun kebijakan terkait lahan Kampung Tua, menurut Cak Nur dapat berupa pembebasan uang wajib tahunan otorita (UWTO), atau pun pembagian sertifikat hak milik, dan lain sebagainya. Dimana

rekomendasi DPRD Kota Batam tersebut telah ditujukan kepada penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, tertanggal 1 Oktober 2020. Adapun isi rekomendasinya berupa:

  1. Memfasilitasi Pemko Batam, BP Batam dan badan pertanahan nasional (BPN) untuk mengusulkan revisi Kepres nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, yaitu pencabutan HPL BP Batam dari perkampungan tua.
  2. Perkampungan tua di luar HPL BP Batam program sertifikasi dan hak masyarakat terkait pertanahan agar tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Cak Nur berharap Pjs Gubernur Kepri dapat meneruskan usulan rekomendasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui pimpinan lembaga atau kementerian untuk ditindaklanjuti. (*)

 

Editor : IKA

#DPRDBatam

 

 

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait