Petugas TPS 78 dan 79 Belian Batam Kota Bersikap Arogan, Usir Wartawan Saat Liputan

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  di TPS nomor 78 dan 79 yang berada di Buana Fista Indah Belian Batam Kota, bersikap arogan dan terkesan premanisme dalam pelayanan kepada penulis selaku warga Negara Indonesia (WNI) dan berprofesi sebagai Wartawan yang hendak mencari informasi seputar kegiatan pencoblosan pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung secara serentak pada hari ini , (09/12/20).

Dalam pengamatan dan pengalaman penulis dilapangan sebagai warga Negara yang ingin menyalurkan hak dan aspirasinya untuk memilih salah satu kandidat, Petugas memperlakukan kepada penulis terkesan kurang beretika yakni dengan cara mengusir karena seolah enggan untuk diliput, padahal alasan sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa penulis datang sebagai seorang Wartawan, sekaligus sebagai pemilih dengan meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil gambar kepada petugas, karena fakta yang ada dilapangan berbeda dengan ulasan yang disampaikan oleh Ketua KPU terkait undangan pencoblosan yang tidak bisa diterima oleh semua masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik.

Bacaan Lainnya

Sikap arogansi petugas KPPS tersebut juga seolah ditunjukan kepada khalayak ramai untuk menginterfensi dan mempermalukan penulis dengan melibatkan petugas kepolisian yang ikut mengamankan jalannya pencoblosan dengan meminta penulis untuk mengikuti kemauan petugas, agar penulis tidak meliput dan jauh dari TPS karena penulis dianggap membuat suasana tidak kondusif dengan alasan perintah kapolda dan Kapolres, padahal yang dilakukan penulis hanya mengambil gambar dan mencari informasi dilapangan.

Susana dan perlakuaan yang tidak mengenakan seakan diberikan oleh petugas KPPS di TPS nomor 78 dan 79 juga terkesan main keroyokan, dimana rata-rata didominasi oleh bapak-bapak kepada penulis yang seorang wanita, yang sedari awal menjelaskan dengan cara yang baik-baik tapi diperlakukan tidak baik dengan teriakan Huuu, seakan menyoraki dan ingin mempermalukan penulis.

Penulis sempat mempertegas teriakan Mereka, dibalik maksud dan sikapnya yang arogan sebagai petugas KPPS di TPS tersebut, namun mereka langsung menundukan kepalanya tak mau menjawab dan tersenyum sinis.

Diketahui dalam penyelenggaraan pemilu, petugas penyelenggara pemilu sebelum menjalankan tugasnya juga sudah dibekali pengetahuan dan sosialisasi, baik dari Bawaslu maupun KPU Kota batam tentang tata cara pelayanan kepada masyarakat agar pemilu berjalan aman dan damai apalagi ditengah masyarakat menghadapi pandemik Covid19.

Dan dalam aturan aturan kode etik penyelenggara pemilu yang tertuang dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 juga sudah diatur, dimana setiap petugas KPPS wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik. Petugas KPPS yang harus mematuhi 6 prinsip kode etik yakni prinsip mandiri, jujur dan adil, prinsip kepastian hukum dan tertib, prinsip keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas, prinsip proposionalitas, prinsip efektivitas dan efesiensi prinsip tertib dan aksebilitas.

Sebelumnya dalam wawancara dengan Ketua KPU Kota Batam, Herigen, juga menerangkan bahwa warga Batam bisa mencoblos ke TPS dengan membawa KTP Elektronik . Ketua KPU Kota Batam herigen juga menegaskan bahwa KPU tidak memberikan undangan secara resmi kepada pemilih, namun hanya memberikan selebaran himbauan kepada warga Batam untuk mencoblos dan menggunakan hak pilihnya. Namun faktanya dilapangan justru undangan C6 disebar untuk para pemilih tertentu. Sehingga dimungkinkan masih banyak warga Batam yang bakal kehilangan hak pilihnya karena tidak tersedianya Form pendaftaran.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Mangihut Rajagukguk, dalam penegasannya mengatakan, dalam hal peristiwa yang dialami penulis dilapangan di TPS 78 dan 79 akan menindaklanjuti dengan pemanggilan kepada  pengawas Kecamatan yang nantinya akan dilakukan kros cek, apakah ada pelanggaran terkait etika yakni menghalangi tugas pemantauan atau badan intelegent atau apasaja yang berkaitan dengan kode etik pemilu. Dan apabila masuk dalam ranah pidana maka akan diberikan sangsi hukum baik adminitrasi maupun pidana.

“Sebenarnya ini tidak perlu terjadi, karena sebelumnya sudah diberikan pembekalan, bagaimana tata cara etika pelayanan kepada masyarakat, karena Kami juga ada tim pengawasan, baik dari segi perilaku, pakaian, sikap dan cara pelayanannya, kalau nantinya ditemukan pelanggaran maka Kami akan panggil pangawas Kelurahan maupun Kecamatan untuk dimintai keterangannya dan apabila ditemukan unsur pidana atau sangsi administrasi maka akan Kami berlakukan, “jelasnya.

Pemungutan suara di Buana Fista Indah ini dibagi 4 TPS, yang saat ini masih berlangsung dengan melakukan penghitungan suara.

 

Redaksi

 

 

 

 

 

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait