Terdepan.co.id,Mataram- Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (LPBI NU NTB) Bekerjasama dengan Radio Gita Seraya Persada (GSP) menggelar Talk Show “Efesiensi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Nusa Tenggara Barat secara Live di GSP Radio Show.
Pada acara itu, narasumber datang dari PT. POS Cabang Mataram, Dinas Sosial NTB dan LAKPESDAM PWNU NTB.
Dinas Sosial di Wakili oleh Dra Hj. Ari Muliana MM. Mewakili Kepala Dinas yang berhalangan hadir saat Talksow. Wanita yang ramah ini menjelaskan berbagai kendala terkait data penerima manfaat dan mekanisme pengumpulan data serta update data terbaru.
Ia menyampaikan, dampak Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap data yang dimiliki oleh dinas sosial, pasalnya karena pemerintah meminta untuk melakukan update data terbaru, pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kabupaten untuk update data dan sangat cepat karena mendesak dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
“Kementerian Sosial Kementerian Sosial melalui pusdatin akan mengolah di dalam sistem namanya sistem-sistem itu pengolahan data itu sistem itu apa variabel-variabelnya terdiri dari berbagai macam dari dari per orang itu bisa jadi penghasilannya jumlah tanahnya kemudian posisi rumahnya Seperti apa itu ada juga yang di dalam sistem itu setelah diolah dalam sistem baru keluar data yang sudah di update dikeluarkan dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebelum mendapatkan rekomendasi dari Bupati Walikota,” ungkapnya.
Ketua LAKPESDAM PWNU NTB, Jayadi mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian lakpesdam saat pembagian Jariangan Pengaman Sosial baik dalam segi penerima manfaat maupun masalah-masalah yang ada dilapangan.
“Pada bulan Agustus melakukan pemantauan terhadap potensi korupsi dan diskriminasi, apakah penyaluran dari pengaman sosial yang banyak sekali bentuknya dari ada, dari apa namanya presiden dan lembaga, termasuk di Kementerian tenaga kerja di NTB.
Dirinya menambahkan, sekitar 10 persen mendapatkan haknya atau menyampaikan ke dinas atau ke Kelurahan.
Sementara itu, Ketua Satgas BST 2020/ Manager Pemasaran POS Mataram, Kornelius Siprianus Lako, mengungkapkan pihaknya kewalahan saat menerima data dari pemerintah karena sifatnya gelondongan atau belum teratur untuk lansia, disabilitas dan penerima manfaat yang biasa.
“Nggak tahu mana yang lansia mana yang bisa berita, mana yang reguler, ” ungkapnya
Dia juga mengatakan, penerima BST langsung diawasi oleh BPKP NTB walaupun banyak publik yang tidak pernah nimbrung untuk mengawasi penyaluran BST melalui POS
“Memang kalau untuk pengawasan sendiri, kami juga sering di-update oleh BPKP provinsi yang juga sebagai ketua Satgas untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dengan Lombok Utara yang sampai dengan hari tanggal 17 kemarin itu khusus untuk kota Mataram realisasinya kita sudah,” terangnya.
Penerimaan BST ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang sudah canggih dan tidak bisa dibohongi.
“Aturan kita pembayarannya itu memakai aplikasi itu udah ada, dilengkapi dengan foto penerima ketika dia menerima uang, jadi atau tidak ada warga yang sudah terima tapi dia mengaku belum terima kita bisa jadi ada bukti foto diambilnya nanti ada kelihatan di ambilnya di Kantor Pos terdekat atau di ambilnya di kantor Lurah,” terangnya.
Pada akhir diskusi, Lakpesdam meminta kepada para pihak seperti Dinas Sosial dan POS Mataram untuk berkolaborasi memperbaiki data demi melayani masyarakat yang memang berkah menerima manfaat. Mereka pun sepakat terkait kolaborasi adalah kunci untuk data yang baik dan tersistem “Kolaborasi Kunci dari data” ungkapnya saat closing Talk Show.
Reporter :Sopian
Editor: IKA
#BPKBNTB
