KIM GMBI Berikan Rapot Merah Untuk Pemkab Bekasi

  • Whatsapp

TERDEPAN.CO.ID,BEKASI – Komunitas Intelektual Muda (KIM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bekasi, Selasa (4/5/2021).

Dalam orasinya mereka mengatakan, jika selama ini para guru pengajar tidak mendapatkan kesejahteraan terkait nasibnya selama menjadi pengajar.

Bacaan Lainnya

“Tidak ada kesejahteraaan hari ini pada guru pengajar di kabupaten Bekasi, yang ada intimidasi tentang nasib mereka yang tidak jelas selama menjadi guru dan mencerdaskan anak-anak di kabupaten Bekasi,” tutur pendemo yang berorasi di depan kantor Bupati Bekasi.

Selain aksi unjuk rasa, para demonstran juga melakukan doa bersama, untuk mendoakan kabupaten Bekasi, tampak beberapa petugas Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bekasi berjaga di lokasi.

“Kami berikan rapor merah kepada bupati bekasi Eka Supria Atmaja, karena Kami anggap gagal menjalankan roda pemerintahan di kabupaten Bekasi, termasuk tidak ada kemajuan yang signifikan di kabupaten Bekasi yang dapat di banggakan masyarakat,” lanjut pengunjuk rasa.

Selain itu menurut Ketua KIM GMBI Kabupaten bekasi Ardi, Kurang transparannya anggaran covid-19 yang mencapai 240 milyar, dan diduga tidak sampainya ke masyarakat, terlebih pemerintah kabupaten Bekasi seperti tidak berani mempublikasikan anggaran covid-19 yang luar biasa tersebut.

“Kami sebagai Intelektual Muda Gerakan Masyarakat bawah Indonesia, jelas sangat kecewa dengan pemerintah kabupaten Bekasi yang seolah menutupi anggaran pantastis covid 19 yang mencapai 240 milyar rupiah, namun realisasinya bantuan hanya sekali dan tidak merata yang di dapati warga kabupaten Bekasi” jelas Ardi kordinator Aksi unjuk rasa.

Pendemo juga dalam orasinya, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan meminta untuk segera turun ke kabupaten Bekasi untuk mengaudit dan memeriksa anggaran Covid 19.

“Kami akan meminta BPK mengaudit anggran tersebut dan juga meminta KPK agar secepatnya turun ke Bekasi untuk memeriksa para oknum yang di anggap telah melakukan penyelewengan dana covid 19” lanjut Ardi.

Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, juga meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, untuk mundur dari jabatannya.

“Karena Bupati Bekasi kami anggap telah gagal untuk membangun kabupaten Bekasi, karena saat ini pemerintahan di bawah dia hanya jalan di tempat,”tutupnya.

 

Reporter : Ardi Priana

Editor : Bagus Alfianto R

#KIM-GMBI #PemkabBekasi

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait