TERDEPAN.CO.ID, Batam – Puluhan mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan Kantor Walikota dan DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (13/4/2022). Aksi kali ini yang tampak lebih banyak mengusung bendera Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), merupakan kelanjutan dari unjuk rasa aliansi mahasiswa pada 11 April kemarin.
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib ini, mahasiswa membawa beberapa tuntutan yang masih sama dengan aksi kemarin. Ketua GMKI Batam, Binsar Hadomuan Pasaribu, yang juga menjadi salah satu koordinator unjuk rasa mengatakan bahwa mereka tetap terus meminta pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pangan terutama minyak goreng, kenaikan BBM dan menolak masa jabatan presiden tiga periode.
“Luhut, Bahlil dan Erlangga Hartanto kalau bisa dicopot. Mereka telah membuat kegaduhan di Indonesia dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden sebanyak 3 periode,” ucapnya.
Karena tak satupun anggota DPRD Kota Batam yang datang menemui setelah sekitar setengah jam berorasi di gerbang DPRD Kota Batam, mahasiswa bergeser menuju gerbang Kantor Walikota Batam yang tepat berada di seberang jalan untuk bertemu Walikota Muhammad Rudi. Di situ mahasiswa mendapatkan hasil yang sama. Tak ada satupun perwakilan pejabat dari Pemko Batam yang menemui mereka.
Selanjutnya para pengunjuk rasa bergerak menuju Kantor BP Batam yang berlokasi masih di seputaran Batam Center. Mengetahui Kepala BP Batam tidak berada di tempat, para mahasiswa akhirnya kembali ke depan gedung DPRD. Di sini sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan Polisi, sebab para mahasiswa berusaha menerobos pagar Gedung DPRD. Mereka juga sempat memblokir jalan, namun petugas segera menertibkan kembali.
Hingga sekira pukul 14:00 wib, akhirnya anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha, turun menghampiri pengunjuk rasa dan disambut baik oleh mereka. Mahasiswa segera menyodorkan selembar surat kepada Utusan untuk ditandatangani. Setelah itu, para mahasiswa pun akhirnya membubarkan diri.
Menanggapi tuntutan mahasiswa ini, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan bahwa yang mampu menjawab aspirasi mereka adalah pemerintah pusat. Sebab, beberapa isu yang digaungkan merupakan wewenang pusat. Dan aksi yang dilakukan para mahasiswa merupakan bentuk dari Demokrasi.
“Aksi ini merupakan bentuk demokrasi silakan sampaikan apapun pendapat mereka. Untuk menjawab aspirasi mereka, yang berhak bicara itu pusat. Kalau masalah sembako itu sudah kita bahas dan akan ada oprasi pasar mejelang hari raja atau akhir hari raya,” terang Amsakar.
Editor : Andri Sofian
#unjukrasamahasiswa
#presidentigaperiode
#dprdbatam
#pemkobatam
