TERDEPAN.CO.ID, BATAM | Sebagaimana pengalaman pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun-tahun sebelumnya, gangguan kerap terjadi pada server link pendaftaran PPDB SD dan SMP yang telah dipersiapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.
Untuk menghindari potensi kendala tersebut, Komisi IV DPRD Kota Batam meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam segera melakukan antisipasi terhadap gangguan yang bisa saja terjadi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, S.Pd, MM menyebutkan bahwa potensi tersebut biasanya terjadi pada hari-hari pertama pembukaan pendaftaran.
“Salah satunya mengenai potensi server PPDB down saat situs banyak pengakses. Terutama pada saat hari-hari pertama hingga kedua PPDB, biasanya sangat banyak orang yang mengakses situs PPDB secara online,” ujarnya, Sabtu, (4/6/2022).
Menurut Aman, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Disdik untuk meminimalisir gangguan pada server saat pendaftaran PPDB. Di antaranya dengan membagi proses pendaftaran di kecamatan melalui beberapa link.
“Tujuannya untuk mengurangi jumlah pengakses agar tidak menumpuk pada satu situs. Sehingga tidak terjadi over kapasitas atau lonjakan traffict yang melebihi batas kemampuan server,” katanya.
Meski proses pendaftaran PPDB berlangsung secara online, Aman meminta Disdik juga memfasilitasi proses pendaftaran secara offline. Fasilitas tersebut bisa disiapkan di masing-masing sekolah ataupun di Kantor Disdik Batam. Hal ini karena tidak semua orang tua siswa mengerti teknologi.
“Kalaupun punya smartphone, belum tentu semua punya pulsa data untuk bisa mengakses situs pendaftaran PPDB secara online. Ini harus difasilitasi, jangan sampai karena harus online, ada orang tua yang terkendala mendaftarkan anaknya masuk sekolah,” tuturnya.
Adapun link pendaftaran PPDB Batam 2022 jenjang SD dan SMP adalah dengan mengunjungi situs https://ppdbbatam.id.
Disdik Batam juga menyediakan kolom pengaduan pada situs tersebut, yakni melalui https://ppdbbatam.id/pengaduan.
Segala bentuk pengaduan kegiatan PPDB akan ditindaklanjuti dan diawasi oleh Ombudsman. (*AS)
Editor : Andri Sofian
