TERDEPAN.CO.ID TULUNGAGUNG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp 160 Milyar Rupiah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian Propemperda tahun 2023 dan persetujuan bersama Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Ranperda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023.
Setelah dianggarkan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan tim Badan Anggaran Pemerintah Daerah, komposisi rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung tentang APBD tahun anggaran 2023 menyimpulkan bahwa :
Pendapatan sebesar Rp 2.575.438.726.127
2.Belanja sebesar Rp 2.735.438.726.127
3.Defisit sebesar Rp160.000.000.000
- A. Penerimaan pembiayaan Daerah sebesar Rp180.000.000.000
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp20.000.000.000
- Pembiayaan Netto Daerah sebesar Rp160.000.000.000
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau silpa Rp. 0.
Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo.,MM dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi- tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD kabupaten Tulungagung atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah yang sudah terbukti dengan disetujuinya Ranperda APBD tahun anggaran 2023.
“Penyusunan RAPBD tahun anggaran 2023 telah disinergikan dengan 5 teoritas Indonesia maju serta disesuaikan dengan prioritas yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan Prioritas Platfom Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023,” ungkap Bupati.
Ia berpesan kepada seluruh jajaran dan elemen yang ada agar terus meningkatkan sinergitas guna mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Tulungagung berjalan lebih cepat.
“Semoga kerjasama yang baik dan harmonis selama ini tetap terjaga dan berlanjut serta ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang demi terwujudnya Tulungagung yang Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,”terangnya.
Penguatan ekonomi kerakyatan dan percepatan penurunan kemiskinan melalui jaminan perlindungan sosial akan menjadi bagian penting dalam pembangunan tahun 2023 tanpa mengesampingkan peningkatan akses dan kwalitas pelayanan dasar pariwisata, investasi dan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
Acara rapat yang dilaksanakan di ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Sabtu (19/11/2022) siang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekda Kabupaten Tulungagung dan Jajaran OPD Kabupaten Tulungagung. /Sugeng
Editor : IKA #DPRDTulungagung #PemkabTulungagung #BupatiTulungagung #Paripurna
