TERDEPAN.CO.ID, BATAM | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nuryanto, SH, MH, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Provinsi Kepulauan Riau, yang digelar di Swiss Belhotel, Harbour Bay Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/3/2023).
Atas dilantik dan dikukuhkannya kepengurusan DPC Iperindo periode 2022-2026 yang diketuai oleh Ali Ulai itu, Nuryanto mengucapkan selamat dan sukses, berharap perkumpulan pengusaha shipyard itu ke depannya menjadi lebih besar, lebih maju dan bisa menjadi tempat bersilaturahmi serta mampu membangun kejayaan sesuai tujuan visi dan misinya.
“Mudah-mudahan akan berkembang lebih pesat dan tentu kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ucapnya.
Mengungkap hasil pertemuan dan silaturahmi Pengurus DPC Iperindo Kepri beberapa waktu lalu (22/2/2023), Nuryanto menuturkan bahwa selain memperkenalkan pengurus baru, mereka juga menyampaikan keluhan terkait pengurusan perizinan yang masih sulit.
“Terkait perizinan, memang betul mereka minta supaya diberikan kemudahan. Maka DPRD mendorong, meminta, dan mengimbau kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk memfasilitasi tentang perizinan agar lebih cepat, lebih bagus dan dipermudah. Dan tidak bertele-tele,” ucapnya.
Kemudian menanggapi soal pajak, dimana saat pengusaha memasukkan barang ke Batam sangat mudah dan tidak kena pajak. Namun saat mengirim ke wilayah lain di Indonesia menjadi sulit dan kena pajak. Nuryanto menerangkan bahwa itu merupakan ketentuan yang memang harus dipatuhi di kawasan bebas seperti Batam.
“Itu memang ketentuan. Namanya di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB), barang yang masuk itu tidak bayar pajak, kalau ekspor juga tidak. Tapi kalau untuk ke daerah pabean, untuk ke Indonesia, itu bayar,” jelasnya.
Sedangkan terkait penarikan pajak labuh jangkar dan labuh tambat, Nuryanto menjelaskan bahwa hal itu sedang diperjuangkan kepada Pemerintah Pusat.
“Nah, itu provinsi. Lagi diperjuangkan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan berhasil,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang didapat, saat ini sedang giat-giatnya dan ramai-ramainya pekerjaan di shipyard. Bahkan untuk sekarang, lapangan kerja sudah terbentuk dan masih banyak kekurangan tenaga kerja.
“Nah ini harapan kita, nanti pemerintah baik provinsi maupun kota untuk dapat memfasilitasi tentang pengadaan dan penyediaan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja,” ujarnya.
Selanjutnya saat ditanya terkait kecelakaan kerja yang belakangan beberapa kali menimpa pekerja di perusahaan shipyard, Nuryanto mengimbau agar para pengusaha yang tergabung di Iperindo untuk lebih baik lagi dalam mematuhi aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Saya pikir karena itu aturan, karena itu ketentuan, kepada yang tergabung pada Iperindo ini, industri galangan kapal untuk mentaati dan mematuhi tentang keselamatan kerja,” tegasnya. (AS)
Editor: Andri Sofian
#iperindokepri #shipyard #dprdkotabatam
