TERDEPAN.CO.ID, BATAM | Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mengaku setuju dengan adanya wacana pembatalan rencana penghapusan tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintahan pada November 2023.

Wahyu mengatakan, penghapusan honorer hanya akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru. Yakni bertambahnya jumlah pengangguran. Baginya, penghapusan honorer baru bisa dilakukan jika tenaga honorer saat ini diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara bertahap.

“Pemerintah tidak bisa serta-merta menghapus honorer, pengangguran akan bertambah. Harus ada skemanya, misalnya direkrut secara bertahap menjadi P3K atau alih daya (outsourcing),” katanya, Selasa (25/3/2024).

Ketua Komisi II DPRD Kepri itu menuturkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan pemerintah soal alih daya dengan pihak ketiga. Belum adanya pembicaraan lanjutan itupun menyebabkan nasib honorer terkatung-katung. Apalagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri terdapat 7.000 tenaga honorer, belum termasuk kabupaten/kota.

“Ini tinggal menghitung bulan, tapi hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai itu. Menurut saya sudah sebaiknya dibatalkan dan diformulasikan ulang kebijakannya,” ujarnya. (*)

CPO: Sijoritoday
Editor: Andri Sofian

#dprdkepri
#tenagahonorer