TERDEPAN.CO.ID, KARIMUN | Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Indra Soeparjanto, selaku Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Kepulauan Riau, menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan I 2023 mengalami perkembangan yang baik. Sebagaimana pers rilis yang disampaikan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kamis (11/5/2023), capaian pertumbuhan perekonomian Kepri adalah sebesar 6,51% year on year (yoy), dimana jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022, pertumbuhan Kepri sebesar 2,83% yoy.

“Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tersebut lebih tinggi dari capaian nasional yang tercatat sebesar 5,03%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kepri secara year on year mendapat peringkat pertama di antara provinsi lainnya di Sumatera,” ungkap Indra Soeparjanto dalam konferensi pers APBN Realisasi per 30 April 2023 dan Diseminasi KFR Tahunan.

Indra mengatakan, capaian pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepri di triwulan I tahun 2023, menjadi semangat dan motivasi untuk meraih pertumbuhan yang lebih baik ke depannya. Provinsi Kepri sebagai bagian dari regional Sumatera berkontribusi sebesar 7,38% terhadap PDRB Sumatera, dan mendukung PDB nasional sebesar 1,61%.

“Ekonomi di Kepulauan Riau tumbuh dengan cukup baik, begitu juga dengan ekspor dan impor yang mengalami surplus serta inflasi yang terhitung cukup rendah di wilayah Sumatera. Dari sisi penerimaan negara dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau cukup bagus dibandingkan dengan tahun lalu,” ucapnya.

Indra membeberkan, dari sisi pendapatan, sampai dengan akhir April 2023 telah terealisasi Pendapatan Negara di regional Kepulauan Riau sampai dengan akhir April 2023 sebesar Rp4.216,59 miliar. Atau telah mencapai 35,70% dari total target pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar, dimana sampai dengan akhir April 2023 sebesar Rp3.608,32 miliar atau 37,79% dari target pendapatan pajak tahun 2023, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2022.

Indra menyampaikan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan jumlah aktivitas masyarakat. Seperti, kunjungan wisatawan mancanegara, penumpang angkutan, serta hunian penginapan yang meningkat signifikan. Pada bulan April 2023, gabungan 2 kota di Provinsi Kepri (Kota Batam dan Kota Tanjung pinang) mengalami inflasi yoy sebesar 4,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,72.

Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,25 pada April 2022 menjadi 113,72 pada April 2023. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 4,16 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 3,63 persen.

Disisi lain, salah satu komponen yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kepri adalah penerimaan pada KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam. Realisasi penerimaan KPU BC Batam sampai dengan 30 April 2023, sudah mencapai Rp167.88 miliar atau 31.93% dari target tahunan 2023 sebanyak Rp525.70 miliar.

“BC Batam sebagai bagian dari Kemenkeu di Kepulauan Riau, turut berkontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau. Dengan 3 komponen utama, yaitu penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai,” ujar Kepala KPU BC Tipe B Batam, Ambang Priyonggo.

Diuraikannya, penerimaan paling besar per 30 April 2023, berasal dari bea masuk sebesar Rp102,82 miliar. Selanjutnya dari bea keluar yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yoy sebesar Rp59,47 miliar, yang disebabkan karena turunnya harga referensi dan volume ekspor. Namun BC Batam tetap optimis akan melampaui target yang telah ditetapkan pada akhir tahun dan juga penerimaan cukai Rp5,58 miliar.

“Selain mengumpulkan penerimaan, BC Batam juga berperan aktif menjalankan fungsi community protector-nya di bidang pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Yang nampak dari banyaknya penindakan hingga bulan April dengan total 304 penindakan. Penindakan yang paling dominan atas 3 komoditi yaitu BKC, barang lainnya dan barang pornografi dan sex toys. Hal ini tidak terlepas dari sinergitas dengan instansi terkait dan peran aktif pemberian informasi dari masyarakat,” sambungnya.

Ambang melanjutkan, Wilayah kerja KPU BC Batam yang merupakan kawasan bebas didesain untuk mendorong kemajuan perdagangan, investasi dan kegiatan inovasi teknologi. Sebagai salah satu bagian dari Kementerian keuangan, BC Batam juga turut bergabung dalam sebuah program yang dilakukan secara bersama secara sinergis. Program tersebut adalah program pemberdayaan UMKM. BC Batam memfasilitasi kegiatan tersebut seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Nongsa dan juga Batam Aero Technic, BLE Strategic Initiative Implementation.

“Untuk mendukung berjalannya fasilitas-fasilitas yang diberikan, BC Batam menyediakan aplikasi yang dapat mempermudah dan memperbaiki layanan seperti layanan Ion Beta, Ship to Ship, One Gate One Billing One System, AGS, Container Yard Project, dan Integrated Inspection Place,” sambungnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha masyarakat di provinsi Kepulauan Riau. Untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 kolaborasi instansi vertikal kementerian keuangan dan juga dukungan dari masyarakat di diharapkan dapat mengawal APBN sebagai instrumen fiskal menjadi optimal pada Provinsi Kepulauan Riau. (*)

RTN
Editor: Andri Sofian

#bcbatam
#ekonomikepri
#inflasikepri