TERDEPAN.CO.ID,KEPRI- Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memangkas anggaran hingga Rp285 miliar pada tahun 2025.
Pemangkasan itu tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Ada sekitar Rp285 miliar kita kurangi lagi,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Selasa (11/2/2025).
Ia mengatakan, telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk melakukan penghematan.
“Kita sudah instruksikan ke semua OPD, sebisanya berhemat,” ucapnya.
Ia mengatakan, pemangkasan anggaran ini berdampak pada tertundanya berbagai program dan kegiatan yang sudah disusun di APBD 2025.
Pemprov Kepri juga menunda penandatanganan kontrak dengan perusahaan pemenang tender.
“Kegiatan-kegiatan di APBD yang sudah kita susun banyak yang akan kita tunda. Untuk DAK belum ada keputusan lebih lanjut, tapi ada surat buat yang sudah kita lelang, kita tidak buat surat penetapan pemenang lelangnya, masih masih menunggu kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ansar juga berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang terhadap efisiensi perjalanan dinas.
“SPPD atau perjalanan dinas itu banyak berdampak pada perekonomian. Mulai dari penerbangan, perhotelan, dan rumah makan, serta transportasi daratnya juga,” ucapnya.
Sebab, Ansar mengkhawatirkan jumlah atau tingkat penerbangan berkurang dengan adanya kebijakan tersebut.
“Tanjungpinang penerbangan maskapai Citilink dan Garuda sudah terlihat berkurang. Itu dampak yang sudah terlihat. Mau bagaimana pun, pemerintah saat ini masih menjadi ujung tombak stabilitas ekonomi,” ucapnya. (*)
#PemprovKepri
