TERDEPAN.CO.ID,JAKARTA- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kebijakan DPR dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 menunjukkan bahwa DPR mendukung program-program pemerintah.
Namun, peneliti Formappi, Abdul Sahi, mengatakan, mulusnya proses penentuan anggaran di DPR ialah karena adanya proses transaksional politik.
“Penetapan APBN-P 2015 berjalan mulus. Tidak terlihat pembelahan politik dalam kubu KMP dan KIH,” ujar Abdul, saat ditemui di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2026).
Abdul mengatakan, alokasi dana APBN-P yang hampir merata terlihat bagi beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.
Ia menekankan, pembahasan anggaran di DPR patut dipertanyakan karena dalam prosesnya tidak ada sikap kritis dan perdebatan fundamental terhadap program pemerintah.
Menurut Abdul, anggota DPR hanya sesekali mempertanyakan program pemerintah yang terkait isu pengurangan subsidi bahan bakar minyak, tambahan modal bagi 39 BUMN, dan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Selain itu, menurut Abdul, indikasi adanya politik transaksional terlihat dalam beberapa perubahan, misalnya meningkatnya anggaran bagi parlemen, meningkatnya dana talangan bagi korban lumpur Lapindo, dan meningkatnya anggaran untuk renumerasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan.
Abdul mengatakan, seharusnya anggota Dewan lebih meningkatkan kualitas dan fokus perdebatan selama pembahasan terkait penentuan anggaran.
Hal itu dapat dilakukan terutama pada isu dan program strategis agar menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat, bukan politik transaksional.(*)
#apbn-p #dpr
