TERDEPAN.CO.ID,BATAM – Agenda penyampaian hasil reses digelar di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam Kamis (6/12/2018) yang dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dalam Rapat Paripurna Ke-19 masa Sidang I tahun 2018, dengan Rapat paripurna.
Rapat dihadiri oleh Walikota Batam, H M Rudi SE yang diwakili oleh Wakil Walikota Batam, Amsar Achmad, Wakil dan anggota DPRD Kota Batam dan Perwakilan BP Batam, Polda Kepri, Lanal Batam, Kodim 0316, Camat dan Lurah se-Kota Batam, serta Instansi terkait lainnya.
Masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.
Dalam rapat paripurna ini, seluruh fraksi menyampaikan hasil reses mereka di Daerah Pemilihan (Dapil)nya masing-masing dari tanggal 15 hingga tanggal 20 Oktober 2018 kemarin.
Sugito selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan bahwa pengurusan KTP,KK dan lainnya cukup lama bahkan bisa memakan waktu hingga 2 tahun serta banyak yang belum selesai.
Ia mengharapkan agar Pemko Batam dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Batam dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam pelayanan pengurusan KTP, KK agar tidak terlalu lama selama ini masih ada laporan bahwa pengurusan KTP,KK bisa memakan waktu hingga 2 tahun.
Ia juga menyebutkan bahwa program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) terkesan asal bangun tanpa memikirkan kualitas, mutu bangunan.
Fraksi Demokrat melalui jurubicaranya, Mesrawati mengharapkan agar dalam sistem perekrutan lapangan kerja mengutamakan masyarakat lokal dan perlu dilakukan pendataan ulang masyarakat miskin dimana bantuan banyak yang tidak tepat sasaran serta penertiban warnet dan game pada jam-jam sekolah.
Joko Mulyono dari fraksi Golkar menyampaikan bahwa Pemko Batam perlu melakukan pengkajian dan pemerataan terhadap sistem zonasi penerimaan siswa dan penambahan personil Guru serta angkutan Sekolah baik itu di darat maupun laut.
Bustamin dari fraksi Hanura supaya pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pendataan, Pendistribusian raskin serta dana tunai rumah tidak layak huni agar diberikan dengan tepat sasaran.
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Harmidi perlu dilakukan perbaikan jalan rusak, drainase di pemukiman penduduk, Rumah Ibadah, Posyandu dan sarana lainnya. (*)
