TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Ketidak transparanan Humas BP Batam menjadi pergunjingan dikalangan pengusaha media yang ada di Kota Batam. Humas BP Batam diduga membuat aturan dengan mengatasnamakan himbauan Dewan Pers.
Tapi pada kenyataannya, justru sebaliknya diduga telah main kedip mata kepada sejumlah pemilik media tertentu, yang dianggap pemberitaannya menguntungkan instansi BP Batam, tanpa mengindahkan keterbukaan informasi publik, yang dibutuhkan masyarakat.
Bahkan kenyataan dilapangan, dari penelusuran TERDEPAN, media yang terverifikasi secara perusahaan Pers maupun secara pimpinan redaksi, yang menjadi syarat utama media bisa diverifikasi Dewan Pers-pun harus digusur, demi kepentingan seorang pemimpin yang tidak suka dikritik.
Dari hasil pantauan Tim TERDEPAN, media yang tidak terverifikasi dan menjadi patner humas BP Batam, diduga dengan setia menaikan berita rilis tanpa harus datang sendiri saat acara berlangsung. Beritapun nyaris tidak ada cela dan kritikan karena semuanya serba baik-baik saja, atau bahasa anak mudanya “ Semuanya serba ok Bung!.
Sebut saja Wartawan dengan berinisial, I, A dan D yang medianya atau secara wartawannya belum terverifikasi Dewan Pers, dikerjasamakan oleh Humas BP Batam, karena diduga, bisa disetir dan masih banyak sederet nama wartawan, yang menjadi pesanan berita rilis dan berita yang tidak ada kata mengkritik, dikerjasamakan oleh Humas BP Batam, tanpa tercantum nama di Web Dewan Pers.
Humas BP Batam yang diwakili oleh staf Zazani, yang dipercaya untuk menyampaikan tentang publikasi dan kehumasan, sebelumnya kepada TERDEPAN mengatakan, tidak masalah mempekerjasamakan media yang belum terverifikasi.
Zazani mengatakan, semua akan diakomodir, semua dimulai dari yang kecil karena nantinya juga akan menjadi besar, apalagi yang sudah terverifikasi pasti akan dikerjasamakan, karena sudah sesuai aturan Dewan Pers.
Namun justru berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Staf Kehumasan BP Batam, Zazani, melalui tulisan yang dikirim pesan Whatshap, justru memberikan pernyataan tidak akan mempekerjasamakan dengan media tidak terverifikasi Dewan Pers dengan alasan takut adanya temuan BPK.
Ia menyampaikan, dalam pesan Whatshap yang terkirim pada Wartawan berinisial A, bahwa semua yang kerjasama dengan BP Batam saat ini sudah terverifikasi, berdasarkan himbauan dari dewan Pers. Semua anggaran yang dikeluarkan akan dipertanggungjawabkan dan ada lembaga resmi Negara yang akan melakukan Audit seperti BPK maupun BPKP.
Zazani juga menegaskan dalam tulisan yang sama, yakni penilaian untuk kerjasama aktif jika ada kegiatan sebelum dilakukan kerjasama, sebagai penilaian untuk kerjasama 2018 daftar verifikasi, bisa diakomodir kegiatan BP Batam.
Pengakuan sejumlah wartawan juga memperkuat bahwa Humas BP Batam diduga tidak transparan dan terkesan kucing-kucingan.
Wartawan berinisial I, saat dikonfirmasi menyampaikan, medianya diberi anggaran Rp.1 juta perbulannya karena belum terverifikasi Dewan Pers, begitupula pernyataan puluhan wartawan yang biasa mangkal di BP Batam.
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Wartawan berinisial D yang membenarkan, bahwa telah dikerjasamakan dengan medianya, padahal dari data di Dewan Pers, nama media yang disebut Wartawan D tidak tercantum di web dewan Pers.
Dari data Dewan Pers, jumlah media yang terverifikasi secara administrasi dan faktual baik cetak maupun elektronik, sebanyak 117 media di seluruh Kepulauan Riau dan yang terverifikasi administrasi di seluruh Kepri sebanyak 149 media sedangkan media yang terverifikasi di Batam secara administrasi tercatat sebanyak 31 media dan yang sudah terverifikasi secara faktual sebanyak 23 media yang tergabung dalam media cetak dan Siber (elektronik).
Pantauan TERDEPAN, media yang dikerjasamakan humas BP Batam diduga ada yang sama sekali tidak pernah hadir, saat ada kegiatan tersebut, tapi kerjasama masih tetap mengalir dengan bermodal rilis yang di kirim, di groub Whatshap humas BP Batam.
Redaksi
#BPBatam
