Minta Wajibkan Keterangan Bebas Covid, Pengelola Kawasan Industri Keberatan Di Berlakukanya PSBB Kembali

TERDEPAN.CO.ID,KABUPATEN BEKASI –  Pengelola kawasan industri keberatan dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut menghentikan produktifitas dunia industri,Selasa (15/09/2020).

“Ya Kami keberatan jika diberlakukan lagi, baru juga bangkit 10-15 persen dunia industri. Kalau diberlakukan lagi ya berhenti lagi,” kata Ketua Forum HR Ejip, Tetty Yanuati.

Bacaan Lainnya

Deputy Geeral Manager PT Kanefusa Indonesia mengatakan, kebijakan PSBB DKI Jakarta berdampak terhadap produktifitas pabrik. Sebab, kebijakan Ibukota bakal berdampak terhadap wilayah sekitarnya Jabodetabek.

“Walapun Jakarta itu kaitannya dengan Jabodetabek dan itu otomatis, operasioal Kami sangat berpengaruh,” ujarnya.

Tetty meminta agar ada kelonggaran dari pemerintah baik pusat dan daerah dalam menyikapi masa pandemik Covid-19 ini.

Khusus dunia industri, saran Dia, alangkah baiknya diwajibkan surat keterangan bebas atau non reaktif Covid-19 bagai setiap orang.

“Keluar kota, minta ada kelonggaran, ada dispensasi secara tidak langsung, terlokasir dengan pra syarat, setiap kunjungan sesorang harus mengantongi surat non rekatif, yang berlaku selama 14 hari, jika orang itu bepergian atau kemana maka diwajib menunjukan surat tersebut,” jelasnya.

Tetty mengakui jika perusahan telah menerapkan standar protokol kesehatan covid-19. Namun, kontrol tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya 24 jam karena karyawan juga tinggal bersama keluarga dan lingkungannya.

“Ya kalau di Kami, sampai makanan saja itu diperhatikan. Dan gugus tugas juga Kami libatkan dari serikat, tetapi kan Kami tidak tahu karyawan itu ditempat tinggalnya seperti apa,” pungkasnya.

 

Reporter : Ardi Priana

Editor : IKA

#KabupatenBekasi

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait