Orang Tuli Disabilitas Tak Diperhatikan , Warga Minta Bupati Lebih Peduli

TERDEPAN.CO.ID,BEKASI – Ragam disabilitas yang tak terlihat secara fisik menjadi alasan kurangnya kesadaran Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap penyandang untuk memperhatikan sarana fasilitas publik untuk mereka.

Seharusnya dengan slogan Bekasi 2x tambah baik hal ini menjadi sorotan. salah satu warga Tambun Selatan ,Agas chaniago mengeluhkan rekan-rekan lingkungannya yang kebanyakan dari orang tuli.

Bacaan Lainnya

“Yang paling aku perhatiin adalah akses untuk disabilitasnya kurang. Salah satu contohnya pada fasilitas umum, Ok pemerintah nyediain garis jalan untuk para penyandang netra, atau trotoar untuk daksa, tapi pemerintah gak paham kebutuhan Tuli, Sehingga terjadi kecemburuan sosial,”kata Agas saat di wawacarai,Kamis (19/11/2020).

Menurut Dia, sebagai juru bahasanya mereka cukup miris ngeliat temen-temen Tuli di daerah Tambun khususnya mereka  jadi males naik kreta commuterline.

“Mereka kesulitan untuk mengakses informasi karena ga ada bentuk visual. Kalo di Kereta kan cuma adanya audio mana mereka bisa denger,”ujarnya.

Masih kata Agas, selain itu masih banyak lagi masalah pendidikan juga belum diterapin sistem bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO masih menggunakan kurikulum SIBI.

“Sekarang percuma, emang Bupati ngerti bahasa isyarat, tapi aku lebih merhatiin sosial disabilitas apa-apa aja yang pemerintah kasih buat disabilitas belum sepenuhnya. Sampe aku pernah eksperimen sendiri kan aku pura-pura jadi tuli dibeberapa tempat kaya rumah Sakit,Stasiun tapi sulitnya luar biasa, mereka gak paham cara ngadapin disabilitas terutama penyandang Tuli,”bebernya.

Tambahan Agas , menurut dia para orang tuli sangat riskan, sebagian kebanyakan mereka nganggur,malem keluar markir terus minuman mabok.

“Seru sih ini, sayangnya aku gak punya temen yang mau berpartisipasi untuk advokasiin anak-anak tuli ke pemerintah. Kalo Jakarta udah banyak kalau Bekasi belom.  Padahal tuli di Bekasi kota atau Kabupaten banyak bangat,”ungkapnya.

Agas berharap , lebih diperhatiin lagi untuk disabilitas, hususnya Tuli, dari segi fasilitas umum, pendidikan sama lapangan pekerjaan buat Tuli.

Padahal, perlindungan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia telah tertuang dalam perundang-undangan, sebagai berikut:

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Akses Informasi

Pasal 21 Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pasal 19 Hak Pelayanan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 20 Hak Perlindungan dari Bencana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .

Pasal 24 Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

 

Reporter : Ardi Priana

Editor : IKA

#BupatiBekasi

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait