Mengaku Disudutkan, Lurah Sei Lekop Sebut Kata tidak Pantas dalam RDPU Tentang LPM

  • Whatsapp

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Sempat bersitegang, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Tugas Pokok & Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kec Sagulung bersama Lurah dan masyarakat yang ada dilingkup Kecamatan, kembali tenang setelah ditengahi oleh pimpinan rapat Komisi I DPRD Batam Budi Mardianto.

Hal ini karena dilatar-belakangi dengan adanya ucapan salah satu Lurah Kecamatan Sagulung yang sempat berkata dengan menyebutkan “Hewan Saja, Jika Diberikan Makan dengan Pemiliknya Pasti Nurut” ditengah-tengah RDP dengan Komisi I DPRD Kota Batam usai menanggapi keluhan dari salah satu masyarakat yang turut diundang dalam RDP tersebut.

Bacaan Lainnya

Lurah Sei Lekop Lanaja saat dikonfirmasi terkait statmennya yang sempat diutarakan diruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, mengatakan, jika hal tersebut tidak ditujukan kepada siapapun tapi murni hanya spontan keluar saat Ia merasa sedang dipojokkan.

“Iya kalo masalah statmen Saya tadi itu murni spontan dengan mengatakan hewan saja jika diberikan makan dengan pemiliknya pasti nurut, karena tadi Saya merasa terpojokkan,”ucapnya membela diri, Rabu (04/05/21).

Ia juga menambahkan, jika permasalahan tersebut terkait tentang fungsi dari LPM yang ada dikelurahan terutamanya yang ada di Kecamatan Sagulung.

“Inikan terkait pertanyaan fungsi dari LPM itu sendiri, selama ini jika memang ada kegiatan yang ada di lingkup kelurahan pasti mereka kita libatkan, tapikan bukan berarti hanya ketuanya saja, tapi seluruh anggotanya juga kita libatkan, nah kalo ketua LPMnya itukan baru saja dilantik,”sambung Lanaja.

Dilain sisi, anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha ketika dikonfirmasi secara terpisah, kurang setuju jika kata-kata yang sempat dilontarkan dari salah satu Lurah tersebut memang kurang etis jika diucapkan didalam ruang rapat.

“Tadi juga sempat ditegur dan diingatkan oleh Ketua Rapat, pak Budi! ya walaupun kata-kata tersebut tidak ditunjukkan kepada siapapun namun tetap saja kurang etis jika diucapkan didalam ruang rapat,”tambah Utusan Sarumaha.

Sarumaha juga menjelaskan, dalam rapat RDPU, masyarakat merasa tidak terlibat dalam pembangunan di Kelurahan.

“Tadi disampaikan bahwa LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) itu punya peranan dan punya tugas  serta proses perencanaan. Di Kelurahan itu sendiri ada pekerjaan jenis PIK (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan) yakni semenisasi dan drainase yang menjadi obyek.

Dan ternyata mereka tidak ikut aktif dalam pelaksanaan itu. Kemudian terkait dengan Faskel yaitu ada yang rekomendasi PKM atau yang berekomendasi LPM dimana di Kelurahan itu harus ada dua Faskel yakni faskel untuk APBN dan faskel untuk pelaksanaan APBD, jadi tidak boleh dicampur. Dimana APBN itu rekomendasi PKM dan Faskel itu masuk rekomendasi LPM dan diselesaikan dengan cara hasil musyawarah, “tegasnya.

Sarumaha mengatakan, dengan adanya RDPU ini, Komisi I memberikan hasil catatan serta mengumpulkan informasi apa yang terjadi selama ini agar kedepannya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan kepala daerah sebelum melaksanakan.

“ Kedepan harus ada sosialisai dengan mengumpulkan masyarakat tentang aturan kepala daerah agar tidak terjadi miss komunikasi, “tutupnya.

Reporter : Bagus Alfianto

Editor : IKA

#DPRDBatam

 

 

 

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait