PT.SMOE Tidak Menghormati Tugas Jurnalistik, Managemen serta Security Minta Hapus Hasil Liputan

  • Whatsapp

TERDEPAN.CO.ID,BATAM- Sikap arogan managemen PT SMOE Indonesia yang ada di Kota Batam tepatnya di Kawasan Industri Kabil yang bergerak dibidang Konstruksi Penunjang Minyak dan Gas bumi (MIGAS) sebagai perusahaan besar di Asia milik orang Singapura ini dinilai sangat arogan, tidak menghargai tugas jurnalistik yang hendak meliput dan konfirmasi berita terkait PHK massal, yang dilakukan terhadap para pekerja yang ikut membantu meningkatkan perekonomian di Kota Batam ini.

Sikap ini ditunjukan kepada Tim TERDEPAN.CO.ID dan TERDEPAN TV yang hendak meliput dan mengkonfirmasi terkait PHK massal yang dilakukan terhadap buruh pabrik kontrak secara sepihak tanpa mendapatkan pesangon serta THR menjelang Lebaran Idul Fitri yang tinggal sepekan saja.

Bacaan Lainnya

https://www.terdepan.co.id/2021/05/05/phk-sepihak-jelang-lebaran-buruh-pabrik-pt-smoe-batam-mengadu-ke-dprd/

Melalui Security yang bertugas, pihak managemen dengan santainya menginstruksikan untuk melarang Tim TERDEPAN meliput dan masuk area PT SMOE Indonesia apabila tidak ada janji terlebih dahulu dengan pihak managemen walaupun alasan untuk mengkonfirmasi berita.

“Kalau ada janji dengan pihak managemen silahkan masuk, tapi kalau tidak ada janji dilarang masuk, “tutur Security mengutip omongan managemen yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut.

Bahkan Security tersebut juga dengan arogan meminta TIM TERDEPAN untuk menghapus semua hasil liputan berupa Foto maupun Vidio tanpa mau mengindahkan tugas Jurnalistik yang dilindungi UU PERS dengan cara menghardik dan mengusir Tim untuk meninggalkan tersebut. Padahal Tim tidak berada didalam kawasan PT SMOE dan masih diluar area pabrik tersebut.

“Hapus tidak itu foto dan video, cepat kalian pergi, managemen tidak mau kalian disini, dan meminta teman temannya untuk tidak menghiraukan Tim TERDEPAN walaupun sudah dijelaskan dengan cara yang sopan dengan menunjukan ID Card Wartawan.

Diketahui UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, “Bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”

Sebelumnya pada Rabu (05/05/2021) puluhan pekerja kontrak telah mendatangi kantor DPRD Batam di Komisi IV terkait perlakukan pihak perusahaan yang semena-mena mem PHK sepihak tanpa adanya pesangon dan THR, serta tidak dibayarnya sisa waktu kontrak perjanjian dengan alasan aturan Omnibuslow yang salah, menurut versi perusahaan yang merugikan kaum buruh yang telah ikut bekerja di PT.SMOE dengan susah payah.

Dalam wawancara terpisah Ketua Komisi IV Mustafa dalam keterangannya, akan memanggil pihak PT SMOE terkait PHK sepihak yang sangat merugikan buruh dengan bertanggungjawab dan menyelesaikan apa yang seharusnya dibayarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pantauan di lapangan, para pekerja buruh kontrak yang mendapatkan PHK sepihak sedang antri mengurus surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh managemen PT.SMOE INDONESA yang diprint dalam lembaran kertas.

 

Tim TERDEPAN

#PTSMOEIndonesia

#DPRDBatam

#PemkoBatam

 

 

 

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait