Lemah Pengawasan, Penggali Pasir Ilegal Jarah Hutan Lindung yang Semakin Gersang

  • Whatsapp
Opearator Beko sedang menggali pasir di hutan lindung milik Tuan Raja seluas 4 Hektar

TERDEPAN.CO.ID,BATAM– Hutan Lindung Kota Batam Kepulauan Riau kembali dijarah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini diduga karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Dimana kegiatan illegal tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Senin (16/08/21).

Satu unit Beko terus bekerja meratakan gundukan bukit hutan lindung yang tak lagi rindang, namun terasa sangat gersang dan panas saat matahari bersinar.

Bacaan Lainnya
Opeartor Beko sedang bekerja di area Hutan Lindung mengambil pasir secara Illegal

Alat Beko yang tak tau didatangkan dari mana tersebut dengan leluasa  mengeruk pasir  tanpa adanya rasa takut dan sungkan ketika TIM TERDEPAN menyambangi aktifitas kegiatan yang illegal.

Bahkan, secara tak sungkan salah satu koordinator pekerja yang mengaku anak buah Bos yang bernama Raja, memberikan pengakuan bahwa Dirinya sadar pekerjaan yang dikerjakannya saat ini memang masuk wilayah hutan lindung, yang seharusnya dilestarikan dan dilindungi, bukan dirusak dengan dalih untuk mencari rejeki disaat PPKM Darurat karena susahnya mencari pekerjaan.

Plang Larangan Ditpam BP Batam

Pria yang mengaku Koordinator dan kepercayaan Tuan Raja yang tak menyebutkan nama ini, mengaku dirinya hanya disuruh oleh Bosnya untuk mengambil pasir yang nantinya akan dicuci ditempat pencucian pasir di Nongsa dan selanjutnya akan dijual dan hasilnya untuk membayar karyawan dan keuntungan buat dirinya dan Bosnya.

Menurutnya, hasil penjualan pasir seluas 4 hektar yang saat ini digarapnya, selain untuk dijual kepada masyarakat, juga dijual kepada developer dan toko bangunan.

“Kita tau ini hutan lindung tapi mau bagaimana lagi mbak, saat ini kita tak punya pilihan, pekerjaan kita ini yang bisa menghasilkan uang. Kami disini hanya mengambil pasirnya saja,”terang Lelaki tanggung tersebut yang juga mantan karyawan developer yang ada di Kota Batam.

Koordinator lapangan penggali pasir illegal di hutan lindung yang tak mau menyebut nama

Ia menegaskan, aktifitas pengambilan pasir seperti dirinya juga ada ditempat tersebut yang tak jauh dari dirinya beraktifitas. Bahkan pemiliknya diduga oknum aparat berbaju coklat. Hal ini juga disampaikan salah satu ibu pemilik warung yang tinggal tak jauh dari hutan lindung tersebut.

“Yang mengambil pasir banyak, ada yang sudah kena stop razia Ditpam BP Batam ada juga yang belum, yang punya malah aparat kerja di Polda,”tuturnya sambal menunjuk lokasi.

Dirinya juga mengungkapkan alasan tetap melakukan aktifitas illegal di hutan lindung karena permintaan pasir yang cukup tinggi dan minim pantauan petugas karena lokasi yang ada didalam dan jauh dari jalan raya.

Humas Polda Kepri, Kombes Harry Golden Heart saat dimintai keterangan adanya dugaan oknum nakal yang melibatkan anggotanya dalam kegiatan hutan lindung untuk melaporkan kepihak yang berwajib.

“Kalau memang ada silahkan dilaporkan mbak,”terangnya.

Sebelumnya razia penggalian pasir serta Cut and Fill sudah dilakukan oleh Tim Gabungan dari Ditpam BP Batam, bahkan plang penyegelan juga sudah tertancap dibeberapa tempat, namun aktifitas perusakan hutan lindung masih saja terjadi seolah tanpa pengawasan dan adanya pembiaran pihak terkait.

Pantauan dilapangan, Hutan Lindung Teluk Mata Ikan ini kondisinya sangat parah dan tak sepantasnya disebut sebagai hutan lindung lagi, karena banyaknya lobang galian pasir yang mengerikan pandangan mata tanpa beraturan dan hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, padahal dekat dengan pemukiman penduduk serta Kantor Polda Kepri dan kantor penting lainnya.

Diketahui, pada papan pengumuman yang ada di Hutan Lindung Teluk Mata Ikan Nongsa II dan barusan ditancapkan tertulis sangat jelas adanya larangan pemanfaatan segala jenis kegiatan yang ada di hutan lindung yang nantinya siapapun yang melanggar akan diancam dengan hukuman administrasi hingga pidana.

“Dilarang memanfaatkan kawasan hutan lindung Nongsa II. Barang siapa dengan sengaja dan melawan secara hukum, menghancurkan, merusak, membuat atau tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya dipakai atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (Pasal 400 ayat (1) KUHP),”tulis dalam pengumuman.

Hingga berita ini ditayangkan pihak Ditpam BP Batam dan instansi terkait belum bisa dihubungi dan dikonfirmasi.

Redaksi

#HutanLindungBatam

 

 

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait