DPP GMI Pertanyakan IMB dan Izin Oprasi Genset Perhotelan di Bekasi

  • Whatsapp
Ketua LSM Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) sedang bercengkrama dengan karyawan Hotel

TERDEPAN.CO.ID,BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat LSM Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) mempertanyakan izin (IMB, SLF, Izin Lingkungan & Izin Operasi Genset) yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya sektor pariwisata, sebab dalam perkembangannya, banyak informasi adanya ketidakpatuhan beberapa pengusaha.

Sekretaris umum DPP Gabungan Masyarakat Indonesia ( GMI ), Wisnu Dhany R Saputra,A.Md mengatakan, “Kami sangat terkejut ketika upaya kami beberapa waktu lalu menyikapi satu persoalan kegiatan usaha yang belum memenuhi aturan dari sisi legalitas menimbulkan keberanian bagi beberapa kalangan masyarakat untuk memberikan  informasi akan hal tersebut,”terangnya.

Bacaan Lainnya

“Dan ternyata ketika kami simpulkan, berdasarkan informasi tersebut, hampir kurang lebih 80% kegiatan usaha penyedia layanan akomodasi (hotel & apartement) yang ada di Kabupaten Bekasi benar benar masih belum ada yang 100% memenuhi prosesur izin sesuai dengan aturan yang berlaku,”lanjutnya Wisnu, Jumat (7/1/2022).

LSM Gabungan Masyarakat Indonesia (GMI) sedang bercengkrama dengan karyawan salah satu hotel

Menurutnya, pada giat hari ini kami selaku kontrol sosial mencoba lakukan upaya klarifikasi kepada beberapa pihak hotel yang ada di Kabupaten Bekasi terkait adanya informasi informasi dari sejumlah kalangan masyarakat tentang adanya yang belum mereka penuhi dari sisi administrasi legalitasnya seperti IMB, SLF, izin lingkungan & izin operasi genset.

Lanjut Wisnu, tentunya persoalan ini akan sangat memberikan dampak kepada pembangunan daerah apabila kegiatan – kegiatan usaha tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam aturan yang ada, dalam satu contoh retribusi atau pajak yang seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku bisa saja berubah dan tidak ada sama sekali.

“Ini sangat berpengaruh pada pembangunan daerah khususnya dalam sisi pendapatan daerah yang dimana kita tahu bahwa setiap kegiatan usaha apapun itu semua sudah tertuang dan diatur didalam peraturan yang ada tentang retribusi dan atau pajak daerah setiap kegiatan usaha,”katanya.

Kami akan lakukan upaya pengawalan dalam persoalan ini sampai benar benar tuntas. Dan kami akan melihat sejauh mana para pengelola memikirkan aspek penting ini terhitung dari surat yang kami layangkan pada hari ini,”bebernya.

Namun apabila dalam kurun waktu yang tertuang dalam surat pihak pengelola masih belum mengindahkan atas apa yang kami sampaikan dalam surat tersebut, maka kami akan lakukan upaya permohonan klarifikasi kepada beberapa instansi terkait dan mendorong kepada pihak penegak didaerah Kabupaten Bekasi agar bisa secara tegas menindak bagi para pelaku usaha yang masih saja nakal dalam aturan tanpa membedakan,”tutupnya.

 

Reporter: Buchori
Editor: Fifit
#DPPGMI

TERDEPAN TV

Pos terkait