TERDEPAN.CO.ID,BATAM– Tidak semua pendatang yang bekerja dan tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), ingin menjadi warga permanen. Sebagian memilih tetap menggunakan KTP daerah asal meski sudah bertahun-tahun mencari nafkah di kota industri tersebut.
Fenomena ini menjadi salah satu tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam dalam memvalidasi data kependudukan.
Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Batam, Kartini, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah pendatang yang enggan memindahkan administrasi kependudukan karena hanya menjadikan Batam sebagai tempat bekerja.
“Ada yang memang tidak mau mengurus KTP Batam. Setelah kami wawancarai, alasannya karena mereka hanya ingin bekerja di Batam, sedangkan data kependudukannya tetap di kampung halaman,” ujar Kartini.saat di konfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pendataan penduduk menjadi lebih kompleks. Sebab, secara administratif mereka masih tercatat sebagai warga daerah asal, meskipun aktivitas sehari-hari berlangsung di Batam.
Untuk mengakomodasi kondisi tersebut, Disdukcapil Batam mengarahkan pendatang yang hanya tinggal sementara agar terdaftar sebagai penduduk nonpermanen.
Melalui skema ini, identitas dan alamat di daerah asal tetap dipertahankan, sementara keberadaan mereka selama tinggal di Batam juga tercatat.
“Jadi, alamat di kampung tetap ada, kemudian alamat keberadaan selama di Batam juga tercatat. Mereka tidak harus menjadi penduduk permanen Batam,” jelasnya.
Kebijakan tersebut menyusul pembatasan penerbitan dokumen kependudukan permanen bagi pendatang sejak pertengahan Mei 2026. Langkah ini diambil setelah jumlah masyarakat dari luar daerah yang mengajukan perpindahan domisili meningkat hingga ribuan orang.
Kartini menyebut, salah satu alasan pendatang ingin memiliki KTP Batam berkaitan dengan kemudahan mengakses pelayanan pemerintah daerah, termasuk layanan kesehatan.
Saat ini, Disdukcapil Batam masih melakukan pemadanan data di 12 kecamatan. Pendataan mencakup penduduk yang masuk, pindah keluar, hingga warga yang masih memiliki KTP Batam tetapi sudah tidak lagi tinggal di kota tersebut.
Proses rekapitulasi dan validasi data itu telah mencapai sekitar 80 persen. Sementara jumlah pasti penduduk nonpermanen serta pergerakan penduduk masuk dan keluar Batam masih menunggu hasil akhir pendataan.
Tingginya mobilitas penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Batam sebagai kawasan industri dan tujuan migrasi tenaga kerja. Akurasi data kependudukan diperlukan agar perencanaan layanan publik, termasuk kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, sesuai dengan kondisi riil masyarakat.(*)
