Pemohon Minta MK Tetapkan Batas 34 Menteri dalam UU Kementerian Negara

Pemohon Minta MK Tetapkan Batas 34 Menteri dalam UU Kementerian Negara
Pemohon Minta MK Tetapkan Batas 34 Menteri dalam UU Kementerian Negara

TERDEPAN.CO.ID – Dua warga negara menguji aturan yang menghapus batas jumlah kementerian ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan meminta kabinet dibatasi maksimal 34 menteri. Syamsul Jahidin, seorang advokat, dan Dimas Yoga Pratama mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Permohonan mereka tercatat pada 16 November 2026 dengan nomor 429/PUU-XXIV/2026.

Para pemohon menilai penghapusan batas jumlah kementerian memberi presiden keleluasaan terlalu besar dalam menyusun kabinet. Menurut mereka, ruang diskresi tersebut terlihat dari terbentuknya kabinet dengan 49 kementerian, jauh di atas batas yang berlaku sebelumnya. Mereka meminta MK mengubah Pasal 15 agar jumlah menteri kembali dibatasi paling banyak 34 orang.

Bacaan Lainnya

Dalam dokumen permohonan yang dipublikasikan melalui laman MKRI pada Selasa (17/11), pemohon mengaitkan pertambahan kementerian dengan risiko pembengkakan belanja negara dan inefisiensi birokrasi. “Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Perhatian pemohon tidak hanya tertuju pada jumlah kementerian. Mereka juga memperhitungkan penambahan jabatan menteri dan wakil menteri, serta pembentukan badan-badan baru, yang dinilai dapat meningkatkan pengeluaran rutin pemerintah secara signifikan. Belanja tersebut, menurut permohonan, berpotensi menjadi beban jangka panjang karena berkaitan dengan struktur dan operasional birokrasi.

Para pemohon turut menyoroti proyeksi defisit APBN 2026 yang mereka sebut dapat melebar hingga 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Mereka khawatir peningkatan belanja birokrasi akan mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik lainnya. Dampak pengeluaran kabinet, dalam pandangan mereka, perlu dipertimbangkan bersama kondisi anggaran negara.

Sebagai pembanding, permohonan itu menyebut pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo mempertahankan jumlah kementerian sebanyak 34. Adapun Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki sekitar 48 hingga 49 kementerian. Perbandingan tersebut digunakan pemohon untuk menunjukkan perubahan skala kabinet setelah batas maksimal dihapus.

Pemohon berpendapat penambahan pejabat dan lembaga bukan sekadar perubahan susunan organisasi, tetapi juga membawa kewajiban belanja negara yang berkelanjutan. Mereka menyatakan pembengkakan kabinet dapat berdampak pada hak konstitusional pemohon, terutama jika pengeluaran rutin mengurangi kemampuan negara memenuhi kepentingan masyarakat. Melalui petitumnya, mereka meminta MK memulihkan batas maksimal 34 menteri seperti yang berlaku dalam ketentuan sebelumnya.

TERDEPAN TV

Pos terkait