TERDEPAN.CO.ID,INTERNASIONAL- Dugaan mengenai adanya kerja paksa yang dialami para pelajar Indonesia di Taiwan diungkapkan oleh seorang politisi dari Partai Kuomintang, Ko Chih-en.
Dia membeberkan adanya ratusan pelajar asal Indonesia yang menjalani kerja paksa di pabrik-pabrik di Taiwan.
Menurutnya para pelajar asal Indonesia dipaksa menghabiskan empat hari bekerja menjadi buruh di pabrik selama 10 jam per shift dan hanya diberi waktu istirahat dua jam.
Seorang politisi Taiwan membeberkan pengakuan bahwa ratusan pelajar Indonesia menjalani kerja paksa di pabrik Taiwan.
Kutipan dari Media Taiwan, ucapan politisi Kuomintang Ko Chih-en, melaporkan, bahwa para pelajar itu hanya masuk kelas dua hari dalam sepekan. Kemudian mereka menghabiskan empat hari di pabrik menjadi buruh dengan tugas mengemas 30.000 lensa kontak selama 10 jam per sif.
“Mereka bekerja dari pukul 07.30 hingga 19.30 waktu setempat dengan hanya 2 jam istirahat. “Meski kebanyakan dari para pelajar Indonesia adalah Muslim, yang mengagetkan mereka mendapat makanan yang mengandung babi,” terang Ko.
Taiwan News memberitakan, terdapat 300 pelajar Indonesia yang berusia di bawah 20 tahun yang dikirim dari dua universitas berbeda untuk bekerja.
Karena Kementerian Pendidikan (MOE) melarang program magang bagi pelajar tahun pertama, universitas mengakalinya sehingga mereka dibuat bekerja dalam grup. Proses pengiriman itu dilakukan seorang broker yang bakal menerima 200 dollar Taiwan atau sekitar Rp 93.795 per murid.
Ko menuturkan, ketika para pelajar mulai mengeluh, pejabat universitas hanya mengatakan kepada mereka untuk bersabar. Dia mengatakan, jika pelajar membantu perusahaan, perusahaan juga bakal membantu universitas. Sebaliknya, jika mereka tak bekerja, perusahaan juga tak bakal membantu.
Selain itu, Ko juga memberi tahu manajer pabrik diduga berkata kepada pelajar Indonesia itu bahwa “mereka tak berbeda dengan pekerja asing lainnya”.
Kabar kerja paksa yang dijalani pelajar Indonesia membuat Menteri Pendidikan Yao Leeh-ter angkat bicara dengan menyatakan bakal menggelar penyelidikan.
Dia menuturkan sudah mengundang presiden universitas pada tahun lalu, dan memperingatkan mereka untuk tidak melanggar hukum. Sementara dari Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan bakal menangguhkan pengiriman pelajar Tanah Air untuk magang di Taiwan.
Dalam keterangan resmi, Arrmanatha berkata Kantor Dagang Indonesia di Taipei telah meminta klarifikasi serta berkoordinasi dengan aparat lokal.
“Penangguhan rekrutmen dan pengiriman pelajar magang bakal ditangguhkan hingga manajemen yang lebih baik tercapai,” ucapnya.
Kantor dagang telah meminta aparat lokal untuk segera mengambil langkah yang diperlukan guna melindungi kepentingan dan keselamatan pelajar Indonesia di sana. (*)
Kutipan : https://internasional.kompas.com/read/2019/01/03/09183141
