TERDEPAN.CO.ID,BEKASI-Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kabupaten Bekasi menyikapi kabar miris datang dari program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang sejak beberapa tahun lalu di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, diduga ada 25 Rumah di Tambun Utara yang dana RUTILAHUnya di korupsi oleh pendamping RUTILAHU.

Hal itu diungkap Ketua PSI Kabupaten Bekasi Muhammad Syahril, pihaknya mengatakan sangat disayangkan Pemkab bisa lalai memantau kinerja pendamping RUTILAHU tersebut.

“Saya rasa Pemkab sangat lalai, dana yang seharusnya untuk membangun Rumah warga yang tidak layak dan tidak mampu untuk membangun malah bisa di korupsi. Harus nya ada sistem yang bisa mengkontrol kinerja pendamping tersebut, jangan seperti di biarkan begitu saja,”ucapnya Syahril,Senin (03/08/2020).

Masih Syahril, politisi asli Tambun ini mengatakan, jika memang tidak mampu untuk mengawasi dengan benar kinerja pendamping lebih baik dihapus saja program tersebut.

“Hapus ajalah dari pasa tetap dilanjutkan tapi tidak bisa diawasi dan hanya jadi bahan bancakan pribadi. Tapi jika memang tetap dilanjutkan harus dalam pengawasan ketat, jangan sampai dimanfaatkan oknum untuk pribadi ditengah tangisan rakyat yang sekian lama tidak mampu membuat rumah layak huni”pungkasnya.

Reporter : Ardi Priana

Editor : Bagus Alfianto.R

#PSI