Perkuat Militer Lewat Upaya Diplomasi , Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Korea Selatan

TERDEPAN.CO.ID,JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia (RI) terus memperkuat militer lewat upaya diplomasi pertahanan dengan sejumlah negara. Belum lama ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Korea Selatan.

Kunjungan pada Kamis (8/4) tersebut bertujuan untuk menemui Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook sekaligus melakukan pertemuan bilateral pertahanan. Selain itu kedua belah pihak membahas seputar isu strategis di bidang pertahanan dan keamanan, di antaranya pertukaran pandangan keamanan regional dan kerja sama bilateral.

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai proyek KF-X / IF-X yang saat ini dalam tahap renegosiasi. Proyek ini merupakan proyek pengembangan dan pembuatan pesawat tempur generasi berikut secara massal antara Korea Selatan dan Indonesia dengan modal 8,8 triliun Won atau setara Rp 114 triliun dari tahun 2015 sampai 2028.

Pengamat Militer dan Intelijen  Susaningtyas Kertopati menganggap kerja sama ini memiliki prospek yang baik bagi kedua negara. Dirinya mengatakan kerja sama militer ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia, terutama untuk memperkuat alutsista TNI.

“Kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan untuk pembuatan pesawat Tempur sudah dimulai sejak era Presiden SBY. Kerja sama tersebut satu paket dengan kerja sama kedua negara untuk membangun kapal selam” katanya saat wartawan Detik.com, Rabu (14/4).

Susaningtyas yang biasa dipanggil Nuning ini menyebutkan, pesawat tempur KF-X/IF-X akan diproduksi di PT. DI dengan kapabilitas yang lebih baik dalam rancangan manuver ekstrem. Pesawat ini juga dirancang untuk memenuhi prototype pesawat tempur modern guna mengimbangi kekuatan udara beberapa negara di kawasan.

“Dengan dilengkapi berbagai jenis rudal dan roket, maka pesawat tempur tersebut akan menjadi salah satu tulang punggung pencapaian air superiority dan air supremacy di langit Indonesia,” jelasnya.

Lewat kerja sama di bidang pertahanan ini, Nuning berharap dapat membawa keuntungan secara resiprokal bagi kedua negara.

“Tentu saja transfer teknologi diharapkan akan lebih baik pelaksanaannya” katanya.

Disamping itu, Nuning mendorong BUMN strategis untuk mulai berinvestasi di bidang SDM. Dia meminta agar BUMN mau meningkatkan skill SDM, utamanya para ahli baja dan aluminium dengan didukung Kementerian Pertahanan.

“Kemenhan RI harus mendorong semua BUMN strategis untuk investasi di SDM mereka. Harus ada ahli las baja atau las aluminium yang level pendidikannya sampai Doktor. Apalagi bidang-bidang keahlian senjata lainnya” terangnya.

Menurutnya dalam kerja sama industri pertahanan yang terpenting ialah memberikan kesempatan bagi para teknokrat Tanah Air untuk bisa berpartisipasi aktif dalam transfer teknologi. Sebab menurutnya, selama ini saat melakukan transfer teknologi Indonesia seperti macan kertas saja, sedangkan pihak produsen masih pelit membagi ilmunya.

” Kemenhan RI harus memiliki program aksi pengiriman mahasiswa S2 dan S3 bidang tersebut. Para ahli yang sudah ada di Indonesia pun harus diinventarisir dan direkrut oleh BUMN. Dibutuhkan jajaran direksi dan komisaris BUMN strategis yang memang paham dan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan sistem persenjataan” paparnya.

Dia menilai, Indonesia harus bisa belajar dari negara-negara lain, di mana para jajaran direksi dan komisaris BUMN strategis memiliki masa penugasan cukup lama mengikuti periode pembuatan tank atau kapal perang atau pesawat udara.

“Kemenhan RI harus melakukan seleksi super ketat untuk menempatkan jajaran direksi dan komisaris BUMN setelah berkoordinasi KemenBUMN dan pejabat terkait lainnya” ujarnya.

Sementara itu, Nuning menyebut diperlukan skema G to G dalam pengadaan alutsista dari luar negeri. Hal ini agar dapat menghemat anggaran negara.

“Tidak bisa pengadaan Alutsista menggunakan skema single year apalagi jika proses dimulai di akhir tahun anggaran. Politik anggaran harus merespon dinamika dan sistem keuangan internasional” jelasnya.

“Kemenhan RI harus memiliki sistem kendali yang khusus memantau semua proses tersebut, mulai dari pengendalian SDM, pengendalian proses pengadaan 100 % dalam negeri, pengendalian proses alih teknologi dan lain-lain. Semua proses pengendalian tersebut harus memanfaatkan teknologi informasi berbasis big data dan digitalisasi dalam suatu program startup buatan ahli-ahli Indonesia,” jelasnya.

Sumber : Detik.com

Redaksi

#Kemhan #Menhan #militer #Koreaselatan

TERDEPAN VIDEO

ADVERTISEMENT

Pos terkait