TERDEPAN.CO.ID,JAKARTA– Akses data NIK Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor di media sosial. Tidak hanya data presiden saja, data para pejabat dan juga masyarakat ikut bocor yang diduga diambil dari data aplikasi PeduliLindungi dalam penyalahgunaan pembuatan sertifikat vaksinasi palsu.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menutup akses data nomor induk kependudukan (NIK) beberapa pejabat negara di aplikasi PeduliLindungi termasuk milik presiden RI setelah Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus dugaan pembobolan aplikasi PeduliLindungi untuk memperjualbelikan data sertifikat vaksinasi di dalamnya.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menuturkan, dalam kasus ini pihaknya berhasil mengamankan empat orang terduga pelaku. Satu di antara empat orang itu diketahui adalah staf kelurahan Muara Karang, Jakarta Utara berinisial HH.
“Pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku lalu bekerja sama dengan rekannya untuk menjual kepada publik,” kata Fadil mengutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/9).
Berbekal akses itu pelaku HH kemudian menggunakan kesempatan untuk membuat jasa pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 di aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui proses vaksinasi.
“HH buat sertifikat vaksin pada sistem t-care BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan,” ujar Fadil.
Selain dua pelaku pembuatan, polisi juga turut menangkap dua konsumen dari jasa ilegal tersebut. Fadil menyebut pihaknya kini masih mendalami modus serupa terjadi di lokasi lain.
“Penyidik lagi mendalami modus operandi seperti ini bisa saja terjadi di tempat lain.Maka kami akan lakukan proses penyisiran dan penyelidikan agar ini tidak terulang kembali,” pungkas Fadil. []
Menteri Kesehatan Budi Gunadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 3 September 2021 menyampaikan, kebocoran akses tersebut bukan hanya Presiden saja, ada pejabat lain yang tersebar NIK-nya namun sekarang sudah dirapikan dan data para pejabat juga sudah ditutup.
Ia mengatakan, sebelum ditutup, seluruh masyarakat dapat mengakses data NIK para pejabat negara. Akses ini untuk mengetahui seseorang sudah divaksin atau belum.
Budi mengakui masih ada kelemahan dalam aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi itu belum sepenuhnya bisa melindungi data pribadi masyarakat.
“Masih perlu diperbaiki sistemnya. Karena data entri di Indonesia sering terjadi kesalahan. Nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup,” tegas Budi.
Sebelumnya, seorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi covid19 milik Presiden Jokowi di Twitter. Surat keterangan vaksinasi itu ternyata bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi.
Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir, hingga NIK. Barcode dua dimensi atau quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor pengunggahnya.
Selain itu, terdapat keterangan Jokowi sudah menjalani vaksinasi covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.(*)/Red
Sumber : ChanelPoldaMetroJaya #Kemenkes
