TERDEPAN .CO.ID,BATAM-– Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kepulauan Riau (Kepri) meminta penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 mengacu pada hasil perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketua DPW FSPMI Kepri, Suprapto, menegaskan, penentuan besaran UMK tidak semestinya hanya mengacu pada usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu melihat hasil perhitungan KHL dan membandingkannya dengan formula pengupahan yang berlaku.
Suprapto mengatakan, pembahasan UMK Batam 2027 masih berlangsung. Bahkan, perundingan Dewan Pengupahan Kota Batam dijadwalkan memasuki pembahasan kedua.
“Besok ada perundingan di Kota Batam untuk UMK. Kita juga harus mendengar kebutuhan hidup layak Kota Batam, berapa yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi acuannya BPS, bukan Apindo,” kata Suprapto saat di Konfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya belum menentukan angka usulan UMK 2027 karena masih menunggu hasil perhitungan KHL dari BPS serta membandingkannya dengan formula pengupahan dalam peraturan pemerintah.
Menurutnya, terdapat dua kemungkinan yang harus diperhitungkan. Jika hasil perhitungan KHL lebih tinggi dibandingkan formula pengupahan, maka angka KHL yang semestinya menjadi acuan. Sebaliknya, apabila formula pengupahan menghasilkan angka lebih tinggi, maka formula tersebut yang digunakan.
“Kalau ternyata rumusan itu lebih kecil daripada KHL yang dikeluarkan BPS, maka yang dijadikan acuan adalah KHL. Tetapi kalau KHL lebih kecil daripada rumusan, maka yang dipakai rumusan,” jelasnya.
Suprapto juga menegaskan, FSPMI tidak serta-merta menolak angka Rp5,9 juta yang disampaikan Apindo. Namun, angka tersebut perlu diuji melalui pembahasan bersama unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam mekanisme Dewan Pengupahan.
“Kita bukan menolak, tetapi kita lihat dulu seperti apa yang dikeluarkan oleh BPS,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembahasan pengupahan di tingkat Provinsi Kepri juga telah dimulai. Sementara untuk Batam, perundingan dijadwalkan memasuki tahap kedua. FSPMI masih menunggu perkembangan pembahasan di daerah lain, termasuk Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan.
Suprapto berharap penetapan UMK 2027 tidak terburu-buru menggunakan angka yang belum melalui pembahasan tripartit. Terlebih, menurutnya, masih ada perkembangan regulasi pengupahan yang perlu dicermati sebelum keputusan akhir ditetapkan.
“Angka KHL yang dikeluarkan BPS, besok akan kita minta supaya disampaikan. Jadi kita harus melihat dulu dasar perhitungannya sebelum menentukan besaran UMK,” ucapnya./ Bagus
#UMKBatam2027 #FSPMI
