Kemenimipas Ukur Transformasi dari Dampaknya bagi Masyarakat

Kemenimipas Ukur Transformasi dari Dampaknya bagi Masyarakat
Kemenimipas Ukur Transformasi dari Dampaknya bagi Masyarakat

TERDEPAN.CO.ID – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan M. Maulana Bungaran meminta perubahan di kementeriannya dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan semata pergantian struktur atau banyaknya program. Pesan itu disampaikan saat membuka diskusi kelompok terpumpun tentang transformasi Kemenimipas di Jakarta, Senin (16/11/2026), bertepatan dengan Hari Bhakti Kemenimipas.

Maulana menilai pembentukan Kemenimipas sebagai kementerian tersendiri merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Namun, pemisahan itu juga membuat jajaran kementerian memikul tanggung jawab yang kian kompleks pada sektor imigrasi dan pemasyarakatan.

Bacaan Lainnya

Di bidang imigrasi, kementerian perlu menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan modern sembari menjalankan pengawasan serta penegakan hukum. Adapun di sektor pemasyarakatan, pekerjaan mencakup penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan mutu pembinaan, serta penanganan kepadatan hunian dan keterbatasan sumber daya.

Untuk merespons tantangan tersebut, Kemenimipas menjalankan 13 program akselerasi pada 2025 dan meneruskannya melalui 15 program aksi pada 2026. Inisiatif itu mendukung sejumlah agenda prioritas nasional, antara lain ketahanan pangan dan energi, kesehatan, makan bergizi gratis, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, serta peningkatan investasi.

Meski demikian, Maulana mengingatkan bahwa capaian transformasi tidak dapat hanya dilihat dari jumlah program, inovasi, atau penghargaan. Menurut dia, perubahan juga perlu menyentuh budaya kerja dan profesionalisme aparatur, sekaligus memastikan hak masyarakat dan warga binaan terpenuhi.

Ia meminta masukan dari sejumlah lembaga untuk menguji kesesuaian program kementerian dengan agenda pemerintahan dan pembangunan. “Kami membutuhkan perspektif dari Kantor Staf Kepresidenan untuk menilai keselarasan program kementerian dengan prioritas Presiden, Bappenas untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan nasional, serta dari Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” ujar Maulana.

Selain KSP, Bappenas, dan Komisi XIII DPR, kementerian menganggap masukan Badan Komunikasi Pemerintah RI, akademisi, serta media penting bagi transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik. Buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tengah disiapkan diarahkan untuk mendokumentasikan kinerja sekaligus menjadi bahan evaluasi atas hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Diskusi tersebut menghadirkan Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, Plt. Deputi I KSP Heru Kreshna Reza, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

TERDEPAN TV

Pos terkait