Sidang Kode Etik Polri Usai Irjen Eko Hadi Santoso Pelaku Penyadapan Presiden di Pecat

Irjen Eko Hadi Santoso salah satu pelaku penyadapan Presiden Prabowo di borgol dan diamankan oleh anggota Bareskrim Polri

TERDEPAN.CO.ID,JAKARTA– Irjen Eko Hadi Santoso salah satu pelaku penyadapan Presiden Prabowo di pecat usai Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di gelar, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Pemecatan tersebut dilakukan Polri secara tidak dengan hormat terhadap Irjen Eko Hadi Santoso karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh Eko Hadi yang dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Bacaan Lainnya

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko seusai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Eko Hadi di Gedung Propam Polri, menyampaikan, hasil sidang KEPP maka didapatkan putusan sidang KEPP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

“Sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” jelas Trunoyudo.

Ia juga mengatakan, Sidang juga menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Eko Hadi dari kedinasan Polri.

“Yang kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” lanjut Trunoyudo.

Diketahui sebelumnya, Irjen.Pol Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (03/11/26). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.

Dalam dugaan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (03/11/26).

Tak hanya pada Presiden Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.

Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11/26). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.

Sedangkan atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding. (*)

Editor : IKA
#IrjenEkoHadiSantoso
#BareskrimPolri

 

TERDEPAN TV

Pos terkait