Terdepan.co.id, Tanjung Pinang- Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 yang di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepri (DPRD), seluruh fraksi-fraksi memberikan beberapa catatan.kamis (28/06/18) di ruang rapat utama DPRD.
Lewat juru bicara Fraksi Demokrat, Wan Norman Edi dalam ruang rapat meminta agar Pemprov Kepri fokus kepada pemanfaatan aset daerah.
“Untuk penyerapan anggaran harus diatur pendistribusian tiap bulannya, agar penyerapan anggaran ini dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.
Sedangkan fraksi dari PKS-PPP lewat juru bicaranya Sarafuddin Aluan menyampaikan bahwa PKS-PPP meminta gara APBD Kepri bisa mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih transparan.
“Kami juga meminta agar APBD kedepan merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur. Sehingga, diakhir masa jabatan Gubernur, visi misi Gubernur dapat tercapai,” terang Aluan.
Tak hanya itu, PKS-PPP juga memberikan masukan tentang APBD dan adanya perhatian rekomendasi BPK kepada Pemrov Kepri khususnya mengenai anggaran Beasiswa agar bisa di manfaatkan secara lebih terarah dan tepat sasaran.
Catatan yang di serukan dari DPRD meminta agar Pemprov Kepri memberikan perhatian yang lebih kepada sektor perikanan dan kelauatan. Sebab, hamper tiga tahun pemerintahan Nurdin, alokasi anggaran untuk sektor ini, yang dinilai sangat minim.
Hasil akhir dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menjadwalkan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi pada Selasa (3/7) pekan depan.
“Jawaban pemerintah tertulis ini akan disampaikan pada selasa depan, yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017,”seru Jumaga menutup rapat. (*)
