TERDEPAN.CO.ID,BATAM– Keberadaan sejumlah bangunan permanen dan semi permanen di kawasan penghijauan Baloi Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, menjadi sorotan DPRD Batam.
Bangunan yang digunakan sebagai warung dan tempat tinggal itu diduga berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum), termasuk area di sekitar saluran drainase. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik pembagian lahan menjadi kavling untuk diperjualbelikan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, menegaskan fasilitas umum milik pemerintah tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, apalagi diperjualbelikan.
Menurutnya, tidak ada aturan yang membenarkan penggunaan lahan drainase sebagai tempat mendirikan bangunan. Jika ditemukan oknum yang mengambil keuntungan dari pemanfaatan aset pemerintah tersebut, persoalannya bisa mengarah ke ranah pidana.
“Kalau ada oknum memanfaatkan aset negara untuk mendapatkan uang, maka itu bisa mengarah ke pidana,” ujar Mustofa saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (9/11/2026).
Dia mengatakan, persoalan tersebut perlu ditelusuri, terutama menyangkut status lahan dan legalitas bangunan yang berdiri di kawasan itu.
Mustofa juga menyoroti dampak keberadaan bangunan terhadap lingkungan sekitar. Warga mengeluhkan saluran drainase yang semakin sempit, akses jalan lingkungan terganggu, serta sampah dan limbah yang menimbulkan bau tidak sedap.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat aliran air saat hujan deras dan berpotensi menyebabkan banjir.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil tindakan apabila bangunan terbukti melanggar ketentuan. Namun, penertiban juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial, khususnya bangunan yang digunakan masyarakat untuk menjalankan usaha UMKM.
Meski demikian, penggunaan lahan drainase untuk hunian, termasuk rumah kos, tetap tidak dibenarkan.
“Pemerintah perlu memberikan edukasi dan melayangkan SP 1 hingga SP 3. Harus tegas dan memberi tahu mereka bahwa lahan yang ditempati itu bukan haknya atau ditempati secara ilegal,” katanya.
Mustofa mengingatkan, masyarakat tidak bisa menganggap lahan fasilitas umum sebagai hak pribadi. Bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah tanpa dasar yang sah sewaktu-waktu dapat ditertibkan.
“Jangan nanti dibalik, pemerintah daerah yang dianggap otoriter,” ujarnya.
Dia meminta warga yang merasa dirugikan dengan keberadaan bangunan tersebut segera membuat laporan ke Komisi I DPRD Batam.
Pihaknya akan menindaklanjuti laporan dengan memeriksa legalitas dan perizinan bangunan serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.
“Kami akan memanggil warga dan pihak-pihak terkait untuk memeriksa apakah mereka punya izin dalam mendirikan bangunan di sana. Silahkan warga membuat laporan ke Komisi I,” tuturnya.
Instansi yang akan dilibatkan antara lain BP Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Perkim), Satpol PP, kecamatan, kelurahan, serta pihak terkait lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengingatkan pemilik bangunan agar mendirikan bangunan sesuai dokumen perizinan, baik dari sisi luas lahan maupun konstruksi.
“Setiap pemilik bangunan supaya membangun bangunannya sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki, baik luasan lahan maupun konstruksi bangunannya. Jika menggunakan areal lainnya tentu akan mengganggu penggunaan lainnya, apakah fasilitas umum atau drainase yang diperuntukkan dalam mendukung tata bangunan yang telah dialokasikan sebelumnya,” ujarnya.
Bagus Editor : IKA #DPRDBatam #KomisiIDPRDBatam
