TERDEPAN.CO.ID,BATAM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kondisi dunia usaha sebelum menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027. Pasalnya, sejumlah perusahaan di Batam mulai tutup, sementara tekanan biaya produksi dan ketidakpastian ekonomi global semakin membebani pengusaha.
Ketua APINDO Kota Batam, Rafky Rasid, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang akan menjadi pedoman pembahasan upah minimum tahun 2027.
Meski demikian, berdasarkan hasil konsultasi sebelumnya, formulasi perhitungan UMK 2027 masih mengacu pada skema lama, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa.
“Kita masih menunggu surat dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai panduan dalam pembahasan upah minimum Kota Batam. Sampai saat ini belum ada surat tersebut. Namun, untuk formulasinya, berdasarkan konsultasi kemarin masih menggunakan formulasi lama, yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa,” kata Rafky saat dikonfirmasi, Rabu Malam (11/11/2026).
Di tengah pembahasan UMK 2027, Rafky menyoroti kondisi industri Batam yang menurutnya sedang menghadapi tekanan serius. Sejumlah perusahaan disebut telah menghentikan operasional, termasuk Gimli dan beberapa perusahaan yang bergerak di sektor panel surya.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan jumlah pengangguran di Batam.
Selain penutupan perusahaan, Rafky juga menyoroti dampak meredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Menurutnya, sejumlah perusahaan yang sebelumnya memindahkan produksi dari China ke Batam berpotensi mengalihkan kembali produksinya ke negara asal setelah kebijakan tarif berubah.
“Perusahaan-perusahaan yang induknya berada di China, yang sebelumnya memindahkan produksi ke Batam, sekarang berpotensi mengalihkan produksinya kembali ke China karena sudah tidak dikenakan tarif lagi. Ini tentu bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja di Batam,” ujarnya.
Beban pengusaha juga semakin berat akibat kenaikan harga berbagai bahan baku yang dipengaruhi konflik di sejumlah kawasan dunia. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat ketika perusahaan juga harus menghadapi tekanan biaya operasional lainnya.
Rafky menilai, situasi ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran kenaikan UMK Batam 2027.
Ia memperkirakan penggunaan faktor alfa sebesar 0,7, ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, berpotensi menghasilkan kenaikan upah yang cukup besar dan menambah beban perusahaan.
“Rentang alfa itu 0,5 sampai 0,9. Biasanya pemerintah mengambil angka tengah, sekitar 0,7. Kalau dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditambah inflasi yang juga tinggi, tentu beban pengusaha untuk UMK 2027 akan semakin berat,” jelasnya.
Karena itu, APINDO berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan dan keberlangsungan industri di Batam.
“Kita berharap UMK 2027 nanti tidak terlalu memberatkan pengusaha. Pemerintah juga harus melihat kondisi perusahaan saat ini yang sedang dibebani berbagai situasi tidak menguntungkan. Jangan sampai kebijakan upah justru semakin menekan dunia usaha, sehingga keberlangsungan perusahaan dan lapangan pekerjaan di Batam tetap bisa terjaga,” Kata Rafky./Bagus
#Editor : IKA #Apindo
