MPR Agendakan Pemilihan Pelantikan, dan Pengesahan Wakil Presiden Baru Mundur di 9 Desember 2026

Gedung MPR RI

TERDEPAN.CO.ID,JAKARTA— Penundaan pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru yang semula dijadwalkan pada 2 Desember disepakati oleh MPR dalam sidang Paripurna untuk diundur hingga 9 Desember 2026 mendatang.

Penundaan tersebut diputuskan setelah MPR menerima usulan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan waktu tambahan untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi di tengah padatnya agenda kenegaraan.

Bacaan Lainnya

Ketua MPR Ahmad Muzani dalam keterangan Pers menyampaikan bahwa keputusan untuk menunda pelaksanaan sidang paripurna pengisian posisi wakil presiden (wapres) itu diambil dalam rapat gabungan MPR di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (16/11/2026). Selain pimpinan MPR, rapat gabungan juga diikuti semua unsur pimpinan fraksi partai politik dan kelompok DPD di MPR.

”Tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kami sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden RI,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani seusai rapat.

Menurutnya, dengan adanya kekosongan kursi wakil presiden karena Wapres sebelumnya Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri maka  MPR bertanggung jawab untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, MPR akan memilih dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden.

Ia menandaskan, berdasarkan Pasal 136 Ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden punya waktu untuk mengusulkan dua calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar. Adapun MPR pada Jumat (13/11/2026) telah memutuskan untuk menggelar sidang paripurna pengisian posisi wakil presiden pada 2 Desember 2026.

Oleh karena itu, jika merujuk Tata Tertib MPR, Presiden Prabowo harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 18 November 2026. Padahal, pada 18 November, Presiden masih harus berada di Shenzhen, China, guna mengikuti KTT Ke-33 APEC. Sebelumnya, pada 15-17 November, Presiden dijadwalkan berada di Manila, Filipina, untuk menghadiri KTT Ke-49 ASEAN.

Muzani menegaskan dalam penundaan jadwal sidang paripurna diputuskan dengan mempertimbangkan usulan Presiden. Melalui surat yang dilayangkan pada Senin siang, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna ditunda satu pekan.

”Dalam surat itu, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember,” ucapnya.

Penundaan itu diusulkan karena padatnya agenda kenegaraan Presiden. Selama sepekan ini, Presiden akan berada di luar negeri untuk mengikuti KTT ASEAN dan KTT APEC.

Lanjutnya usulan Presiden tentang majunya waktu tersebut menurut MPR dapat memahami usulan dan pertimbangan Presiden. Karena itu, MPR tidak mempersoalkan penundaan sidang paripurna selama satu pekan dari jadwal semula. Terlebih, pelaksanaan sidang pada 9 Desember 2026 masih berada dalam tenggat 60 hari untuk pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi. (*)/Silvia

Editor : IKA
#GibranRakaBumiRaka
#PresidenRI
#MPR

 

 

TERDEPAN TV

Pos terkait