DPRD Batam Kejar Perda Penertiban Umum Desember, Aturan Wajib Garasi Tetap Dipertahankan

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penertiban Umum DPRD Batam, Anwar Anas,

TERDEPAN.CO.ID,BATAM– Panitia Khusus DPRD Kota Batam menargetkan perubahan Perda Daerah (Perda ) sejumlah rancangan Peraturan Penertiban Umum yang nari dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Desember 2026.

Salah satu poin yang tetap dipertahankan dalam pembahasan regulasi tersebut adalah kewajiban pemilik kendaraan menyediakan garasi.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penertiban Umum DPRD Batam, Anwar Anas, mengatakan ketentuan mengenai garasi masih menjadi bagian yang dikawal pihaknya. Meski demikian, pembahasan aturan tersebut tetap membuka ruang bagi masukan dan pendapat dari berbagai pihak.

Bacaan Lainnya

“Kita tetap pertahankan, kita minta pendapat seluruh pihak untuk terkait dengan aturan garasi tadi,” kata Anwar Anas, usai rapat pansus Tibum lanjutan di Ruang Serbaguna DPRD Batam, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, ketentuan kepemilikan garasi menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan dalam upaya menata ketertiban umum di Kota Batam. Persoalan kendaraan yang diparkir di badan jalan maupun lingkungan permukiman menjadi salah satu isu yang berkaitan dengan pengaturan tersebut.Pansus tidak ingin pembahasan berhenti di tingkat DPRD. Setelah proses pembahasan rampung, Ranperda tersebut akan dibawa ke tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalani harmonisasi bersama bagian hukum pemerintah provinsi.

Tahapan harmonisasi tersebut menjadi proses lanjutan sebelum Ranperda ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda.

Anwar mengatakan, pihaknya menargetkan proses pembahasan di tingkat Pansus dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2026. Dengan begitu, regulasi tersebut diharapkan dapat memasuki tahapan penetapan pada Desember.

“Insyaallah nanti setelah ada, kita harmonisasi dengan bagian hukum di gubernur, di pemerintahan provinsi. Setelah itu baru nanti kita undang-undangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan Pansus akan terus mengawal proses tersebut agar target penyelesaian Ranperda Penertiban Umum tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan.

Jika nantinya disahkan, ketentuan wajib garasi akan menjadi salah satu aturan yang perlu diperhatikan masyarakat, terutama warga yang memiliki atau berencana membeli kendaraan roda empat.

Namun, mekanisme penerapan kewajiban garasi, termasuk apakah berlaku bagi seluruh pemilik kendaraan, persyaratan kepemilikan garasi, hingga sanksi pelanggaran, masih perlu dipastikan melalui ketentuan final Perda.

Pengesahan regulasi ini nantinya akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan penertiban umum, termasuk menata persoalan parkir kendaraan di kawasan permukiman dan fasilitas umum di Batam./FZ

TERDEPAN TV

Pos terkait