TERDEPAN.CO.ID,BATAM– Program pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Batam menghadapi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi dan keterbatasan petugas. Sebagian masyarakat justru enggan mendaftarkan diri karena khawatir kehilangan bantuan sosial yang selama ini diterima.
Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Zulkifli Aman , mengungkapkan adanya kekhawatiran masyarakat tersebut menjadi salah satu hambatan dalam memperluas pendataan penerima perlindungan sosial.
Menurut dia, sebagian warga memiliki pemahaman yang keliru. Mereka khawatir ketika mendaftarkan diri dalam sistem Perlinsos, bantuan sosial yang selama ini diterima justru akan dihapus.
“Kendalanya itu masyarakat sekarang justru berpikir terbalik. Dia takut didaftarkan karena takut bantuannya justru terhapus,” kata Zulkifli di Kantor DPRD Batam, Senin (16/11/2026)
Menurut Zulkifli, pendataan melalui Perlinsos justru penting untuk memastikan masyarakat masuk dalam sistem pendataan perlindungan sosial pemerintah.
Terlebih, mulai 2027 mendatang, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan berdasarkan data masyarakat yang telah terdaftar dalam Perlinsos.
Dinsos Batam menilai sosialisasi menjadi pekerjaan penting agar masyarakat tidak salah memahami tujuan pendataan tersebut.
Selain ketakutan kehilangan bantuan, persoalan literasi digital juga menjadi kendala. Tidak semua masyarakat memiliki telepon seluler atau memahami cara menggunakan teknologi untuk melakukan pendaftaran.
“Ada yang belum punya handphone dan ada yang tidak paham. Itu yang menjadi kendala,” ujarnya.
Di sisi lain, jumlah masyarakat yang harus didata juga cukup besar. Zulkifli menyebut jumlah kepala keluarga di Batam mencapai sekitar 508.000 KK.
Sementara itu, sejak mulai mengikuti pilot project Perlinsos pada Juli 2026, jumlah keluarga yang telah terdaftar mencapai 119.000 KK atau sekitar 23,8 persen.
Dinsos kini berupaya memperluas jangkauan pendataan, khususnya kepada masyarakat kelompok desil 1 sampai 4 yang diperkirakan berjumlah sekitar 75.000 KK.
Zulkifli berharap masyarakat tidak lagi menganggap pendaftaran Perlinsos sebagai ancaman terhadap bantuan yang diterima. Sebab, keberadaan data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penyaluran perlindungan sosial pada 2027./FZ
Editor : IKA #Perlinsos #DinsosBatam






