TERDEPAN.CO.ID – Kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengawasan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk mencegah penyimpangan, praktik percaloan, dan penyalahgunaan kewenangan, kementerian memperkuat pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko di seluruh unit kerja.
Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada mengatakan pengawasan perlu bergerak sebelum pelanggaran terjadi, bukan hanya memeriksa kesalahan yang sudah muncul. Caranya antara lain dengan memetakan risiko, meningkatkan pengawasan proaktif, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada satuan kerja.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” ujar Wahyu dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (16/11/2026).
Identifikasi lebih awal diharapkan membantu setiap unit mengantisipasi kendala dalam menjalankan tugas dan memperbaiki kelemahan sistem. Langkah tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pertanahan, yang berkaitan langsung dengan kepemilikan, pemanfaatan, serta kepastian hukum hak atas tanah.
Wahyu meminta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN menjaga integritas ketika bertugas maupun melayani masyarakat. Ia menegaskan aparatur harus bekerja profesional dan tidak memberi ruang bagi percaloan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun intervensi yang bertentangan dengan aturan.
Pengawasan, menurut Wahyu, tidak dapat hanya dibebankan kepada Inspektorat Jenderal. Seluruh aparatur perlu menjalankan tugas secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab agar pencegahan penyimpangan menjadi bagian dari budaya kerja di setiap satuan organisasi.
Ia berharap pengawasan berbasis risiko dapat mendorong tata kelola yang lebih akuntabel sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Keberhasilan, kata Wahyu, bukan hanya ditentukan oleh capaian internal, melainkan juga oleh manfaat pelayanan dan keadilan yang dirasakan masyarakat. “Pemenangnya adalah rakyat,” ujarnya.






