TERDEPAN.CO.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati tata cara pertukaran data untuk mendukung persiapan Program Penjaminan Polis. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditandatangani di Bali pada Selasa (17/11/2026) itu menjadi acuan koordinasi kedua lembaga, sebelum program yang dikelola LPS paling lambat berjalan pada Januari 2028.
Dokumen tersebut mengatur pertukaran informasi dua arah sepanjang siklus program. Cakupannya meliputi persiapan dan pendaftaran peserta, status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.
OJK akan menyampaikan data pengawasan yang dibutuhkan LPS untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko. Sebaliknya, LPS memberikan informasi kepada OJK mengenai hasil surveilans dan tingkat kepatuhan perusahaan peserta penjaminan.
Pengaturan teknis mencakup jenis data, jadwal, tenggat penyampaian, serta sarana pertukaran. Masing-masing lembaga juga akan menunjuk Focal Point dan Liaison Officer; hal yang belum tercantum dalam Juklak dapat dibahas melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut kesepakatan itu sebagai bagian dari persiapan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. “Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
Program itu dirancang untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri. Ogi mengatakan kesiapan program bergantung pada ketepatan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi sejak tahap awal.
Juklak ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 mengenai koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas kedua lembaga. Ogi menegaskan data pengawasan yang dipertukarkan bersifat sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga; prosesnya juga diarahkan agar efisien dan tidak menambah beban pelaporan industri.
Ogi menilai penjaminan polis melengkapi penguatan industri asuransi, termasuk pada aspek permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Setelah penandatanganan, OJK akan memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri serta masyarakat.






