TERDEPAN.CO.ID – Riwayat pendidikan lebih dari sepertiga anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak tercantum dalam data yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 580 anggota dewan, 211 orang atau 36,38 persen tidak menyertakan informasi tersebut, sedangkan 63 orang atau 10,85 persen tercatat berpendidikan SMA atau sederajat. Data ini menjadi perhatian di tengah perbincangan publik mengenai keterbukaan latar belakang pendidikan para legislator dan polemik keabsahan ijazah.
Rincian pendidikan anggota DPR lainnya menunjukkan 155 orang atau 26,72 persen merupakan lulusan sarjana (S1), sementara 119 orang atau 20,52 persen menempuh pendidikan magister (S2). Sebanyak 29 anggota tercatat bergelar doktor (S3), setara 5 persen, dan tiga orang berpendidikan Diploma III, atau 0,52 persen. Angka-angka tersebut dilaporkan berdasarkan data KPU yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).
Sejumlah nama anggota DPR tercatat memiliki latar pendidikan SMA, madrasah aliyah, sekolah kejuruan, atau program kesetaraan. Iyeth Bustami, misalnya, tercatat menempuh Paket C, sedangkan Samsul Bahri Tiyong terdata berasal dari PKBM Al Ikhlas jurusan IPS dan Jamal Mirdad dari Paket C PKBM Santika.
Anggota lain dalam daftar tersebut antara lain Melly Goeslaw, lulusan SMA BPI 1 Bandung; Rachel Maryam Sayidina, lulusan SMA Negeri 19 Bandung; serta Ahmad Dhani Prasetyo, yang tercatat bersekolah di SMAN 2 Surabaya. Nama-nama lain yang dicantumkan meliputi Obon Tabroni dari SMA Negeri 3 Karawang, Samuel J.D. Wattimena dari SMAN 9 Jakarta, dan Rusda Mahmud dari Sekolah Teknik Menengah. Daftar itu juga menyebut Mulan Jameela, yang masuk parlemen dengan ijazah SMA sebelum meraih gelar sarjana.
Persyaratan pendidikan calon anggota legislatif juga pernah dipersoalkan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 240 Ayat (1) Huruf e UU Pemilu menetapkan calon anggota DPR maupun DPRD setidaknya harus tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
Gugatan itu diajukan Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman. Mereka menilai batas pendidikan tersebut belum tentu mencerminkan kapasitas intelektual maupun kemampuan analisis calon legislator, serta mempertanyakan dampaknya terhadap mutu legislasi dan keputusan politik.
Para pemohon menyampaikan kekhawatiran bahwa produk hukum yang tidak disusun dengan kualitas memadai dapat tumpang tindih, diskriminatif, atau tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam dokumen yang dikutip dari situs MK, mereka menyebut, “Para Pemohon merasakan keresahan mendalam akibat maraknya produk legislasi DPR/DPRD yang bermasalah dan berulang kali dibatalkan oleh MK.”






