TERDEPAN.CO.ID – MPR dijadwalkan memilih Wakil Presiden melalui pemungutan suara tertutup pada 9 Desember 2026. Hingga Selasa (17/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan nama kandidat, sementara batas pengajuan dua calon ditetapkan paling lambat 25 November, kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menyampaikan perkembangan itu setelah menghadiri penyerahan rekomendasi hak asasi manusia kepada 50 kementerian di Jakarta. Ia menjelaskan, penjadwalan ulang pemilihan memberi waktu tambahan untuk memenuhi tahapan pengajuan, yang sebelumnya harus dilakukan pada 18 November apabila pemungutan suara tetap berlangsung 2 Desember.
Ketentuan yang menjadi acuan mewajibkan Presiden mengajukan dua nama sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemungutan suara. Aturan tersebut tercantum dalam UUD 1945, UU Pemilu, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta tata tertib MPR. “Sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, agenda perjalanan luar negeri Prabowo dan perlunya pembicaraan resmi dengan partai pengusung turut memengaruhi waktu pengajuan. Presiden tengah mengikuti KTT ASEAN di Manila, Filipina, kemudian dijadwalkan menghadiri KTT APEC di Shenzhen, China, sebelum kembali ke Indonesia pada Jumat (19/11/2026).
Yusril mengatakan pembahasan formal dengan partai-partai yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 belum berlangsung. Pertemuan dengan sejumlah partai di Istana Bogor beberapa hari sebelumnya, menurut dia, belum dapat dianggap sebagai rapat resmi bersama koalisi pengusung. Karena itu, proses konsultasi dan pemenuhan persyaratan pencalonan masih perlu diselesaikan sebelum nama disampaikan.
UU MD3 mengatur bahwa bakal calon dapat diusulkan kepada Presiden oleh satu partai politik atau gabungan tujuh partai pengusung pada Pilpres 2024. Yusril menekankan pentingnya menjalankan prosedur serta melengkapi dokumen administrasi agar proses pencalonan tidak terkendala. Sejumlah nama yang ramai diperbincangkan, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, ia sebut sebagai bagian dari pembicaraan informal.
Penentuan dua calon yang diajukan kepada MPR, kata Yusril, merupakan kewenangan Presiden. Setelah berkas diterima paling lambat 25 November, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan administrasi selama dua pekan. Tahapan itu dilanjutkan dengan pemilihan melalui pemungutan suara tertutup pada 9 Desember 2026.






