TERDEPAN.CO.ID – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mengurangi akses langsung Joko Widodo ke pusat pemerintahan, tetapi belum menghapus pengaruh politik mantan presiden itu. Sejumlah pengamat menilai kekuatan Jokowi ke depan akan bergantung pada komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, popularitas elektoral, serta kemampuan mempertahankan jaringan relawan dan loyalis di luar struktur negara.
Pengamat politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut posisi Gibran sebelumnya menjadi penghubung institusional Jokowi dengan pemerintahan. Setelah Gibran mundur, hubungan Jokowi dan Prabowo, menurut Selamat, akan lebih ditentukan oleh kepentingan bersama, komunikasi politik, dan keseimbangan kekuatan di luar pemerintahan. Penilaian itu ia sampaikan dalam program Sapa Indonesia Malam di kanal YouTube KompasTV, Selasa (17/11/2026).
Selamat menilai Jokowi masih memiliki modal dari rekam jejak memenangi Pilpres 2014 dan 2019, serta jaringan relawan yang terbentuk dalam dua kontestasi tersebut. Modal itu diperkirakan tetap menjadi pertimbangan Prabowo dan partai politik lain menjelang Pemilu 2029. Namun, ia mengingatkan bahwa tingkat popularitas tidak serta-merta beralih menjadi dukungan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau calon yang kelak didukung Jokowi.
“Popularitas ini tidak selalu sama dengan kemampuan memobilisasi pemilih. Selain itu, ada persoalan penting, apakah jaringan relawan tersebut masih solid tanpa akses kekuasaan dan tanpa adanya Gibran sebagai simbol representasi di sana?” kata Selamat. Pertanyaan itu berkaitan dengan daya tahan jaringan pendukung Jokowi setelah kehilangan keterwakilan di Istana, bukan semata-mata besarnya popularitas mantan presiden tersebut.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, juga menilai pengaruh Jokowi belum berakhir. Ia membaca pidato pengunduran diri Gibran sebagai pernyataan dukungan terbuka bagi pemerintahan Prabowo sekaligus penyampaian kekecewaan secara tersirat. Yunarto menautkan kekecewaan itu dengan penjelasan bahwa Gibran maju setelah diminta Prabowo, hingga Jokowi dan putranya keluar dari PDI Perjuangan.
Di sisi lain, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, praktisi intelijen dan mantan anggota Badan Intelijen Negara, mengingatkan Prabowo agar memperhitungkan jaringan loyalis Jokowi yang kerap disebut “Geng Solo”. Dalam siniar Refly Harun, Senin (16/11/2026), Radjasa memperkirakan sekitar 70 persen kekuatan jaringan itu masih berada di lingkar kekuasaan dan menyebut dukungan logistiknya kuat. Ia tidak memerinci dasar penghitungan angka tersebut.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11/2026), lalu menyerahkan pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR di Senayan sehari kemudian. Keputusan itu menyusul polemik persyaratan pendidikan pada Pilpres 2024. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi H.M. Subhan Palal dan menyatakan surat penyetaraan ijazah Gibran tidak sah serta batal demi hukum. Sebelumnya, MK pada 6 Oktober menyatakan gugatan Denny Indrayana tidak dapat diterima karena Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024; MK juga mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa dokumen UTS Insearch Sydney setara ijazah SMA.






