TERDEPAN.CO.ID – Pemantauan Komisi Yudisial (KY) di ruang sidang diarahkan untuk menjaga proses pemeriksaan perkara tetap bebas dari tekanan, tanpa mengusik kewenangan hakim. Arah itu menjadi dasar kerja sama KY dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU), yang dibahas bersama para hakim pada Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan kehadiran pemantau ditujukan untuk melindungi hakim dari upaya memengaruhi jalannya sidang. “Pada prinsipnya, pemantauan yang dilakukan oleh KY itu adalah menjaga Bapak dan Ibu Hakim dari intervensi-intervensi para pihak maupun pihak lain terhadap berjalannya proses persidangan,” ujarnya.
Melalui PERANTAU, KY ingin membuat kegiatan pemantauan lebih terarah, mulai dari komunikasi dengan pengadilan hingga pencatatan kejadian di persidangan. Selama ini, permintaan pemantauan datang dari pihak-pihak yang berkepentingan maupun pengadilan, terutama ketika perkara menyita perhatian publik.
Catatan petugas dapat digunakan sebagai informasi pembanding jika KY menerima pengaduan masyarakat mengenai perilaku hakim. Dengan begitu, penelaahan terhadap suatu laporan bisa mempertimbangkan pengamatan langsung, selain keterangan yang disampaikan pelapor.
Anggota KY yang juga memimpin Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, menyebut PERANTAU mengemas praktik pemantauan yang sudah ada ke dalam tata kerja kelembagaan. Persiapan informasi, akses ke ruang sidang, koordinasi antarpihak, serta dukungan fasilitas termasuk hal yang perlu diatur agar tugas pemantau berjalan tertib.
Abhan menyatakan pencegahan menjadi prioritas pengawasan, sehingga risiko pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) diupayakan tidak berkembang. “Orientasi pengawasan kami adalah pada pencegahan, bukan penindakan. Sebisa mungkin kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik, perilaku, dan performa hakim,” tegasnya.
Dalam menjalankan tugas, petugas KY hanya mencatat fakta yang terlihat selama sidang. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri pemeriksaan perkara atau memengaruhi putusan majelis hakim, sehingga pengaturan akses dan prosedur bersama dinilai penting untuk menjaga pengawasan tetap proporsional.
Ketua PN Jakarta Pusat Husnul Khotimah menyambut penguatan kerja sama tersebut dan mengusulkan komunikasi berkala antara kedua lembaga. Pertemuan setiap enam bulan dapat menjadi ruang evaluasi pelaksanaan pemantauan sekaligus pembahasan kebutuhan masing-masing pihak. Melalui mekanisme itu, KY dan pengadilan menargetkan pengawasan yang konsisten, perlindungan terhadap independensi hakim, serta pencegahan pelanggaran tanpa mengambil alih tugas pengadilan.






