Mahfud Nilai Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Berisiko Tak Sah

Mahfud Nilai Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Berisiko Tak Sah
Mahfud Nilai Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Berisiko Tak Sah

TERDEPAN.CO.ID – Jadwal sidang MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berisiko menimbulkan persoalan hukum. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan, sidang itu dapat dinilai tidak sah apabila pengajuan dua calon oleh Presiden Prabowo Subianto tidak memenuhi tenggat yang diatur dalam perundang-undangan.

Dalam surat terbuka yang diunggah di akun X pribadinya pada 19 November 2026, Mahfud menyoroti perbedaan cara menghitung masa 14 hari sebelum sidang. UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wapres dalam rentang tersebut, sementara Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR, menurut Mahfud, menetapkan penghitungan berdasarkan hari kerja.

Bacaan Lainnya

“Di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” tulis Mahfud. Ia meminta Presiden dan pimpinan MPR mencermati tenggat itu agar pelaksanaan sidang tidak memicu sengketa prosedur maupun polemik politik baru.

Mahfud memperingatkan, jika hingga pukul 00.00 pada 19 November Presiden belum mengirimkan dua nama, MPR berpotensi tidak dapat menggelar sidang sesuai jadwal 9 Desember. Ia menyarankan waktu pelaksanaan dihitung berdasarkan 14 hari kerja sejak MPR menerima nama-nama calon, bukan hanya dengan menghitung mundur tanggal kalender.

Sebagai ilustrasi, Mahfud menyebut penyerahan nama pada Jumat, 20 November, semestinya diikuti sidang pada 10 Desember. Ia menilai penyesuaian itu lebih aman untuk menyelaraskan aturan dalam UUD 1945, UU MD3, dan tata tertib MPR. Namun, perubahan jadwal juga perlu memperhitungkan batas 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wapres.

Sebelumnya, MPR menetapkan sidang pemilihan dan pelantikan wapres pengganti pada 2 Desember. Prabowo kemudian mengusulkan pengunduran ke 9 Desember melalui surat presiden, dengan pertimbangan agenda kenegaraan serta perlunya berkonsultasi dengan partai pendukung pemerintah. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan rapat gabungan MPR telah menyetujui usulan tersebut.

Di tengah perdebatan tenggat, Panitia Ad Hoc MPR yang menangani pengisian jabatan wapres menggelar rapat perdana pada 19 November. Informasi yang muncul dalam rapat menyebut Prabowo berencana menyerahkan dua nama calon kepada pimpinan MPR pada 25 November. Sejumlah nama yang mencuat sebagai kandidat ialah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani, tetapi keputusan calon berada pada Presiden.

TERDEPAN TV

Pos terkait