TERDEPN.CO.ID, KARIMUN – Kabar baik bagi para pekerja di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun tahun 2027 disepakati mengalami kenaikan menjadi Rp4.574.588 atau naik sebesar Rp332.653 dibandingkan UMK tahun 2026.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun yang digelar pada Jumat (20/11/2026), mulai sekitar pukul 08.00 WIB di Karimun City Hotel. Rapat tersebut membahas penetapan besaran UMK Karimun untuk tahun 2027 dengan mempertimbangkan sejumlah indikator pengupahan.
Berdasarkan hasil pembahasan, UMK Karimun 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,84 persen dari sebelumnya Rp4.241.935 pada tahun 2026 menjadi Rp4.574.588. Kenaikan ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
Ketua Konsulat Cabang (KC) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun, Aryo Prayitno, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa kenaikan UMK 2027 ditetapkan dengan menggunakan nilai alfa sebesar 0,8.
“UMK Karimun 2027 diputuskan menggunakan alfa 0,8 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp332.653 menjadi Rp4.574.588 atau naik sekitar 7,84 persen dibandingkan UMK Karimun tahun 2026,” ujar Aryo.
Selain UMK, pembahasan juga menghasilkan kesepakatan terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMS-K) Karimun tahun 2027. Besarannya ditetapkan menjadi Rp4.580.000, mengalami kenaikan sekitar Rp332.000 atau 7,83 persen dibandingkan UMS-K tahun 2026.
Tidak hanya membahas kenaikan upah, Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun juga menyepakati rencana pembahasan peta jalan atau roadmap UMK menuju 100 persen nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Langkah tersebut diharapkan menjadi arah kebijakan pengupahan jangka panjang agar besaran upah minimum semakin mendekati kebutuhan hidup layak para pekerja.
Aryo menyebutkan, pembahasan roadmap tersebut akan dilakukan pada tahun 2027 sehingga terdapat arah dan target yang lebih jelas dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pekerja.
“Tahun 2027 akan dilakukan pembahasan roadmap UMK menuju 100 persen KHL sehingga tidak akan ada lagi perdebatan panjang yang tidak perlu,” ungkap Aryo.(Fjr)






