TERDEPAN.CO.ID – Dana hibah untuk kelompok masyarakat di Jawa Timur diduga menyusut sebelum sampai ke kegiatan yang diajukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan program hanya menerima 55–70 persen dari nilai usulan awal akibat pemotongan berlapis, sementara penyidik menahan BGS, staf yang disebut sebagai orang kepercayaan anggota DPRD Jatim berinisial AS, dalam perkara pengurusan hibah periode 2019–2022.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memaparkan, BGS diduga menghubungkan AS dengan para koordinator lapangan (korlap), memeriksa kelengkapan pengajuan kegiatan, serta mengatur komunikasi terkait usulan pekerjaan. Ia juga diduga terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan uang komitmen dari korlap, kata Achmad dalam konferensi pers pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam perkara yang sama, KPK menyebut AS mendapat alokasi hibah senilai Rp291,5 miliar selama empat tahun. Rinciannya Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Penyidik juga menyampaikan angka Rp441,7 miliar terkait penerimaan pada periode tersebut, tetapi tidak menjelaskan angka itu sebagai nilai alokasi AS.
Menurut konstruksi penyidik, AS diduga menetapkan komitmen fee bagi korlap atau pihak yang meminta perpindahan alokasi hibah di antara anggota DPRD. Persentase yang disyaratkan di awal berkisar 15–20 persen, sementara jumlah yang diduga diserahkan dalam pelaksanaan mencapai 20–25 persen. Uang disebut disalurkan tunai kepada AS, melalui BGS secara tunai atau transfer, serta dengan membayar keperluan pribadi AS.
KPK memperkirakan AS menerima Rp40,5 miliar, sedangkan bagian yang diduga diterima BGS sekitar Rp1,26 miliar. “BGS diduga menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, termasuk dalam pengumpulan dan pengelolaan komitmen fee,” ujar Achmad. Penyidik juga menduga korlap memotong dana setelah hibah dicairkan kepada kelompok masyarakat, sehingga anggaran untuk kegiatan berkurang.
BGS menjalani masa penahanan awal selama 20 hari, sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Ia dan AS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK turut menyita dua rumah yang disebut milik BGS, satu di Surabaya dan satu lagi di Kabupaten Mojokerto.
Achmad menyatakan penyitaan aset dilakukan meski perkara menggunakan pasal suap, sebab dana hibah berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan pada 2022, lalu berkembang dengan penetapan 21 tersangka pada 5 Juli 2024: empat penerima dan 17 pemberi. KPK menangani perkara dalam tiga klaster; sejumlah perkara pemberi di klaster pertama telah berkekuatan hukum tetap, satu perkara penerima berhenti setelah tersangka meninggal, sementara sejumlah perkara pada klaster kedua masih disidangkan dan klaster ketiga mencakup satu penerima serta dua pemberi.






