KY Tekankan Pengawasan Etik Tak Boleh Campuri Putusan Hakim

KY Tekankan Pengawasan Etik Tak Boleh Campuri Putusan Hakim
KY Tekankan Pengawasan Etik Tak Boleh Campuri Putusan Hakim

TERDEPAN.CO.ID – Komisi Yudisial (KY) menegaskan pengawasan terhadap hakim berfokus pada perilaku dan etika, bukan pada pertimbangan hukum dalam putusan. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyampaikan batas kewenangan itu dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/11/2026), untuk membahas independensi peradilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Abdul Chair mengatakan, kebebasan hakim dalam menangani perkara perlu berjalan seiring dengan integritas serta kepatuhan pada kode etik. Namun, pengawasan KY tidak mencakup pemeriksaan atas penerapan pasal atau penilaian terhadap isi putusan, sebab hal tersebut berada dalam kewenangan hakim.

Bacaan Lainnya

“KY tidak akan memeriksa penerapan pasal karena hal tersebut merupakan mahkota hakim,” ujar Abdul Chair. Ia menjelaskan, mandat konstitusional KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, bukan mengambil alih fungsi mengadili.

Pemisahan itu, menurut dia, diperlukan agar pengawasan etik tidak mengusik independensi hakim. Pada saat yang sama, pelaksanaan kewenangan kehakiman tetap harus ditopang profesionalitas dan integritas, sehingga kebebasan memutus perkara tidak terlepas dari tanggung jawab etik.

Abdul Chair juga menilai peran KY perlu dipahami melalui landasan pemikiran yang kuat. Penegakan hukum, katanya, tidak cukup hanya mengejar kepastian, tetapi juga perlu memberi perhatian pada keadilan dalam proses maupun hasil. Ia menyebut etika sebagai pijakan moral yang cakupannya melampaui aturan hukum.

“Etika itu lebih luas daripada hukum. Etika mendahului hukum. Etika adalah akhlakul karimah,” katanya. Abdul Chair menambahkan, KY dibentuk untuk menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, serta memperkuat kekuasaan kehakiman dengan tetap mengutamakan independensi dan akuntabilitas.

Rektor UINSI Samarinda, Zurqoni, mengapresiasi penyelenggaraan kuliah umum tersebut. Ia berharap mahasiswa memperoleh pemahaman lebih luas mengenai penegakan hukum dan peran lembaga negara dalam menjaga mutu peradilan. Zurqoni juga mengingatkan kalangan akademisi untuk terus memperbarui wawasan karena persoalan di masyarakat dan dinamika hukum terus berkembang.

TERDEPAN TV

Pos terkait