TERDEPAN.CO.ID – Megawati Soekarnoputri menegaskan PDI Perjuangan tidak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PDIP itu menyatakan partainya memilih tetap berada di luar pemerintahan saat menyampaikan orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Dalam orasi bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia”, Megawati mengatakan dirinya akan menolak apabila partai mendapat tawaran masuk pemerintahan. “Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujarnya. Ia kemudian mengaitkan pilihan tersebut dengan keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan mengenai posisi PDIP itu disampaikan setelah Megawati mengkritik kondisi penegakan hukum dan kebebasan warga menyampaikan pendapat. Ia menilai banyak orang kini cenderung menunggu arahan sebelum bersikap. Menurut dia, hak berbicara telah dijamin konstitusi dan warga tidak semestinya takut menyampaikan pandangan.
Megawati juga mempertanyakan keadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyoroti tindakan penyadapan yang ia nilai sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam kritik kepada kepolisian, ia mengingatkan perannya dalam pemisahan Polri dari institusi militer. Ia menekankan kebebasan berbicara tidak berarti setiap orang yang menyampaikan pendapat akan ditangkap.
Untuk menjelaskan sikapnya terhadap proses hukum, Megawati menyebut dirinya pernah dipanggil polisi sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Ia menyebut pemenuhan panggilan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada hukum, bukan tindakan menentang hukum. Di akhir orasinya, ia menyampaikan kekhawatiran atas arah pemerintahan dan keadaan republik jika situasi yang dikritiknya terus berlangsung.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” kata Megawati. Orasi itu berlangsung dalam prosesi wisuda STIPAN yang mengukuhkan 150 lulusan: 79 dari S1 Ilmu Pemerintahan, 22 dari S1 Ilmu Politik, dan 49 dari S2 Ilmu Pemerintahan. Hadir pula Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta sejumlah pejabat daerah dan pimpinan DPRD.






