TERDEPAN.CO.ID – Gubernur di seluruh Indonesia memiliki waktu hingga 21 November 2026 untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta kepala daerah mengikuti pedoman penghitungan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Pedoman itu disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Yassierli meminta gubernur berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan agar rekomendasi dan keputusan upah sesuai ketentuan serta mencerminkan keadaan ekonomi daerah. “Data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (18/11/2026).
Penghitungan bagi daerah yang sudah memiliki UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026 mengikuti formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Aturan tersebut merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Formula memakai inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa, dengan rentang alfa ditetapkan 0,50 hingga 1.
Nilai alfa menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dewan Pengupahan Provinsi menentukan alfa untuk penghitungan UMP, sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapkannya sebagai bahan penghitungan UMK. Dalam menyusun rekomendasi, dewan perlu menimbang keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta keadaan pasar kerja dan karakteristik ekonomi setempat.
Selain formula tersebut, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026. Data KHL provinsi menjadi dasar penentuan UMP, sementara KHL kabupaten/kota digunakan untuk menghitung UMK. Data itu berasal dari Badan Pusat Statistik dan disusun dengan metodologi akademis untuk memperhitungkan kebutuhan riil pekerja serta keluarganya.
Gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) jika persyaratannya terpenuhi. Upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang masuk kategori unggulan harus memiliki ciri, keahlian, atau risiko kerja berbeda, tuntutan yang lebih berat, dan/atau kebutuhan spesialisasi.
Batas penetapan UMK adalah 25 November 2026. UMSP dan UMSK harus ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK masing-masing. Seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027, sedangkan upah di usaha mikro dan kecil ditentukan melalui kesepakatan pemberi kerja dengan pekerja, dengan nilai sekurang-kurangnya 50 persen dari upah minimum yang berlaku. Yassierli berharap gubernur berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan agar proses berjalan sesuai jadwal.






